DPR Sahkan UU APBN 2022, Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 5,2 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (RUU APBN) tahun 2022 menjadi UU.

Pada rapat paripurna yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, sebanyak delapan fraksi menyetujui RUU APBN 2022 untuk disahkan sebagai undang-undang.

“Apakah RUU tentang APBN 2022 dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?" tanya Puan dalam Rapat Paripurna pada Kamis (30/9/2021).

Pertanyaan tersebut disambut dengan jawaban "setuju" oleh peserta rapat.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan, seluruh fraksi menyetujui RUU APBN 2022 untuk disahkan menjadi UU.

Terdiri dari fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PPP, dan PKB, namun fraksi PKS menyetujui dengan 27 catatan.

Said mengatakan, berdasarkan tren pemulihan kesehatan rakyat dan pemulihan ekonomi nasional, maka berbagai indikator asumsi makro APBN 2022 ditetapkan yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dinilai cukup realistis.

Pasalnya Indonesia audah memiliki modal baik pada kuartal II-2021 yakni pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 7,2 persen (year on year).

Hal ini dapat dijadikan modal untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di tahun depan.

"Artinya sudah melewati fase resesi. Walaupun pada kuartal III-2021 diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan kembali terkoreksi, namun kita optimis pertumbuhan ekonomi 2021 akan mencapai kisaran 3,7 persen sampai 4,5 persen," ujar Said.

Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembahasan RUU APBN 2022 bersama DPR telah dan akan menghasilkan APBN yang reponsif, tangguh, dan mampu menghadapi tantangan dinamika dan risiko pandemi yang terus berubah.

"Pemerintah dan parlemen telah mengambil berbagai kebijakan dan langkah-langkah penting dalam menangani pandemi Covid-19 yang dampaknya luas dan signifikan," kata dia.

Ia bilang, pemerintah memiliki optimisme yang sama dengan DPR untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi lebih kuat di tahun 2022.

Optimisme itu sejalan dengan prospek perekonomian dan perdagangan dunia yang membaik meskipun kecepatan pemulihan antar negara akan berbeda.

“Kecepatan pemulihan ekonomi akan tergantung pada pengendalian kasus Covid19, termasuk bagaimana akses dan pelaksanaan vaksinasi, serta adaptasi kebiasaan baru di setiap negara," jelas Sri Mulyani.

Secara rinci, berikut postur dalam UU APBN 2022:

Pemerintah dan Banggar juga menyepakati terkait target pembangunan yang terdiri dari:

• Tingkat pengangguran terbuka: 5,5 persen-6,3 persen
• Tingkat kemiskinan: 8,5 persen-9 persen
• Rasio gini: 0,376-0,378
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 73,41-73,46
• Nilai Tukar Petani (NTP): 103-105
• Nilai Tukar Nelayan (NTN): 104-106