Fenomena Para Pejabat RI Miliki Perusahaan Cangkang di Surga Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat ini dunia sedang dihebohkan oleh Pandora Papers yang mengungkap kebocoran data mengenai skandal penggelapan harta kekayaan dan penggelapan pajak orang-orang terkaya dan penguasa dunia.

Pandora Papers disebut sebagai tsunami data yang mengungkap 11,9 juta rekam data dari 14 perusahaan keuangan offshore yang berbeda.

Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional (ICIJ) sebagai pihak yang memperoleh data tersebut mengungkapkan, bocaran data pada Pandora Papers mengungkap rekam jejak elit dunia yang memanfaatkan wilayah atau negara surga pajak (tax havens) untuk membeli properti dan menyembunyikan aset mereka. 

Setidaknya hingga saat ini, 11,9 juta data tersebut menyebut 330 nama politisi, 130 miliarder yang ada di daftar Forbes, selebriti, pelaku tindak keja.

Sebelumnya, kasus kebocoran data serupa juga pernah diungkap oleh ICIJ, yakni Panama Papers dan Paradise Papers.

Dari daftar nama yang dirilis, ada dua politisi Indonesia di Pandora Papers. Keduanya yakni Menteri Koodinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Panama Papers

Diberitakan oleh Kompas.com, hasil investigasi Panama Papers yang terungkap pada tahun 2016 berdasarkan pada 2,6 terabyte data dari 11,5 juta dokumen yang bersumber dari satu pihak saja, yakni sebuah firma hukum Mossack Fonsesca yang menyediakan jasa pengelolaan aset perusahaan yang berlokasi di Panama.

Dokumen Panama Papers pertama kali diperoleh surat kabar Jerman, Suddeutsche Zeitung sebelum akhirnya diteruskan kepada ICIJ.

Data yang berada pada Panama Papers meliputi transaksi rahasia keuangan para pimpinan politik dunia, skandal global, dan data detik mengenai perjanjian keuangan tersembunyi oleh para pengemplang dana, pengedar obat-obatan terlarang, miliarder, selebriti, bintang olahraga, dan lainnya.

Pejabat Indonesia yang namanya juga disebut dalam Panama Papers yakni Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz dan Luhut Binsar Pandjaitan yang kala itu menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Dikutip dari Kontan, ada juga nama Sandiaga Uno, pebisnis terkemuka yang juga mantan Cawapres di Pilpres 2019 dan kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sandiaga Uno tercatat memiliki 3 perusahaan offshore di British Virgin Islands. Sandiaga memiliki Aldia Enterprises Ltd, Attica Finance Ltd, dan Ocean Blue Global Holdings Ltd.

Ada juga nama-nama yang selama ini memang dicari penegak hukum, yaitu pengusaha minyak yang namanya sering dikaitkan dengan Petral Muhammad Riza Chalid.

Nama lain di Panama Papers adalah pengusaha properti Djoko S. Tjandra yang belakangan mendekam di penjara karena menyuap jenderal polisi, Irjen Napoleon Bonaparte. 

Skala Pandora Papers lebih besar

ICIJ di dalam publikasi mereka menyebutkan, Pandora Papers memiliki skala dan tantangan yang lebih besar ketimbang dua publikasi sebelumnya, Panama Papers dan Paradise Papers.

Sumber data Pandora Papers berasal dari 14 perusahaan offshore yang memiliki cara berbeda dalam mengorganisir dan mempresentasikan informasi.

Dalam satu dokumen, terkadang terdiri atas email dan dokumen yang disimpan bertahun-tahun.

Beberapa sumber data telah mendigitalkan dokumen mereka, sementara beberapa lainnya masih dalam bentuk kertas yang discan.

Bahasa yang digunakan pada setiap dokumen pun beragam, mulai dari Inggris, Spanyol, Rusia, Prancis, Arab, Korea, dan bahasa lainnya.

Pandora Papers mengumpulkan informasi yang bersumber dari lebih 27.000 perusahaan dan 29.000 pihak yang disebut sebagai penerima manfaat dari 11 sumber informasi atau lebih dari dua kali lipat penerima manfaat yang berhasil diidentifikasi lewat Panama Papers.

Pandora Papers pun menghubungkan kegiatan offshore para politisi dan pejabat publik lebih banyak dua kali lipat dari Panama Papers.

Pada Pandora Papers, tercatut nama lebih dari 330 politisi dan pejabat publik yang berasal dari 90 negara dan wilayah serta termasuk di dalamnya nama 35 pemimpin negara baik yang masih menjabat atau sudah lengser.

Bocoran data terbaru yang terungkap dalam Pandora Papers juga mengungkap informasi dari yurisdiksi yang sebelumnya tak dapat diungkap karena data yang terlalu sedikit, seperti Belize, Cyprus, dan South Dakota.