Indonesia Mau Jadi Negara Maju, Menteri PPN: Pembangunan Infrastruktur Jadi Kunci

Menurut Suharso, infrastruktur merupakan kunci sukses Indonesia untuk mempercepat pembangunan. Dalam visi misi Indonesia 2045, infrastruktur dan transformasi ekonomi harus dimulai tahun 2020-2024 untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Emas 2045.

"Indonesia memiliki visi serta misi menjadi negara dengan GDP terbesar kelima di dunia sehingga RPJMN 2020-2024 disusun sebagai titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045. Itu yang setidak-tidaknya kita menjadi negara high economy," kata Suharso dalam webinar PwC Indonesia, Rabu (6/10/2021).

Suharso menuturkan, infastruktur menjadi katalis dari proses pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Tak bisa dipungkiri, pandemi menjadi salah satu faktor penghambat Indonesia menjadi negara maju.

Pandemi sepanjang tahun 2020-2021, telah membuat tekanan besar bagi seluruh aspek, termasuk aspek pembangunan.

Kondisi ini mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan yang membutuhkan terobosan serta inovasi dalam pemulihan pembangunan, terutama dlm rangka pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.

"Pembangunan infrastruktur saat ini merupakan jembatan menuju transformasi ekonomi. Untuk mempercepat transformasi ekonomi pasca pandemi, saya berharap tahun 2022 menjadi tahun pertama. Mudah-mudahan bisa lepas dari tekanan Covid-19 serta menjadi tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi," ujar Suharso.

Suharso bilang, pemulihan ekonomi jangka menengah dan panjang bisa diatasi dengan 6 strategi transformasi ekonomi yang tercantum dalam RKAP tahun 2022.

Keenam strategi tersebut yaitu, menciptakan SDM berdaya saing, meningkatkan produktifitas sektor ekonomi, inisiasi ekonomi hijau, pemanfaatan transformasi digital, pengintegrasian ekonomi, dan pemindahan ibu kota negara.

"Strategi tersebut menjadi infrastruktur akan menjadi tulang punggung transformasi ekonomi. Dalam pelaksanaannya, strategi tersebut diperkuat oleh proyek mitra strategis dan proyek strategis," beber dia.

Di sisi lain, pemerintah perlu mencari pendanaan pembangunan infrastruktur yang kreatif, baik dari BUMN, BUMD, maupun KPBU.

Sebab, anggaran pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Kemampuan fiskal pemerintah sudah mengalami penurunan karena pandemi Covid-19.

"Berkurangnya sumber penerimaan dan meningkatnya pendanaan maka diperlukan upaya kreatif untuk mendorong partisipasi publik dan badan usaha untuk Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," pungkas Suharso.