Salin Artikel

Mulai 1 Januari 2022, Pemerintah Jalankan Tax Amnesty untuk Kedua Kalinya

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan, program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Semula, program pengampunan pajak telah diberikan pada tahun 2016.

"Berdasarkan teori tentang kepatuhan yang didukung oleh penelitian empirik di berbagai negara, upaya memfasilitasi itikad baik wajib pajak yang ingin jujur dan terbuka dapat meningkatkan kepatuhan pajak sukarela di masa mendatang," ucap Yasonna dalam Sidang Paripurna, Kamis (7/10/2021).

Namun, kata Yasonna, program ini harus diikuti dengan upaya pengawasan dan penegakan hukum yang adil dan konsisten, serta memberi perlakuan yang adil dan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak yang sudah patuh dan berisiko rendah.

"Dalam konteks inilah program pengungkapan sukarela (PPS) merupakan kebijakan yang tidak dapat dipisahkan dari narasi besar reformasi perpajakan yang telah kami elaborasi sebelumnya," ucap Yasonna.

Yasonna mengungkapkan, besaran tarif PPh final akan lebih tinggi dibanding tarif tebusan saat program pengampunan pajak untuk menjamin pemenuhan rasa keadilan.

"Program yang berlangsung sampai 6 bulan sampai Juni 2022 ini akan memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam program tax amnesty tahun 2016/2017 maupun dalam SPT tahunan 2020," ucap dia.

Program tersebut juga terdiri dari 2 kebijakan dengan besaran PPh final yang berbeda. Berikut ini rincian dua kebijakan tersebut:

Kebijakan I

Peserta program pengampunan pajak tahun 2016 untuk orang pribadi dan badan dapat mengungkapkan harta bersih yang belum dilaporkan pada saat program pengampunan pajak, dengan membayar PPh Final sebesar:

a. 11 persen untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.

b. 8 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.

c. 6 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

Kebijakan II

Wajib pajak orang pribadi peserta program pengampunan pajak maupun non peserta dapat mengungkapkan harta bersih yang berasal dari penghasilan tahun 2016 sampai tahun 2020, namun belum dilaporkan pada SPT tahun 2020, membayar PPh final sebagai berikut:

a. 18 persen untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.

b. 14 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.

c. 12 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri, yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

https://money.kompas.com/read/2021/10/07/145216026/mulai-1-januari-2022-pemerintah-jalankan-tax-amnesty-untuk-kedua-kalinya

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minyak Goreng Rp 14.000 Langka, Pengusaha Ritel Sentil Produsen dan Distributor

Minyak Goreng Rp 14.000 Langka, Pengusaha Ritel Sentil Produsen dan Distributor

Whats New
Biaya, Syarat, dan Cara Mengurus STNK Hilang atau Rusak di Samsat

Biaya, Syarat, dan Cara Mengurus STNK Hilang atau Rusak di Samsat

Whats New
Salurkan Kredit ke Sektor Prioritas, Bank Akan Dapat Insentif

Salurkan Kredit ke Sektor Prioritas, Bank Akan Dapat Insentif

Whats New
Transaksi Belanja di Malaysia dan Thailand Bisa Pakai QRIS

Transaksi Belanja di Malaysia dan Thailand Bisa Pakai QRIS

Whats New
Omicron Melonjak, Sri Mulyani: Ini Akan Jadi Perhatian agar Tak Pengaruhi Pemulihan Ekonomi

Omicron Melonjak, Sri Mulyani: Ini Akan Jadi Perhatian agar Tak Pengaruhi Pemulihan Ekonomi

Whats New
OJK Ingatkan, Hati-hati jika Ada Pinjol Ilegal 'Catut' Nama OJK

OJK Ingatkan, Hati-hati jika Ada Pinjol Ilegal "Catut" Nama OJK

Spend Smart
Perluas Layanan QRIS ke Negara Tetangga, BI Gandeng Bank Negara Malaysia

Perluas Layanan QRIS ke Negara Tetangga, BI Gandeng Bank Negara Malaysia

Whats New
Tingkat Utang RI Naik 10,8 Persen, Sri Mulyani: Lebih Baik Dibanding Negara Berkembang Lain

Tingkat Utang RI Naik 10,8 Persen, Sri Mulyani: Lebih Baik Dibanding Negara Berkembang Lain

Whats New
Targetkan 10 Juta Pohon, Mentan: Alhamdulillah, Kopi Indonesia Sangat Diminati...

Targetkan 10 Juta Pohon, Mentan: Alhamdulillah, Kopi Indonesia Sangat Diminati...

Whats New
Bank Indonesia Prediksi The Fed Naikkan Fed Fund Rate 4 Kali di Tahun Ini

Bank Indonesia Prediksi The Fed Naikkan Fed Fund Rate 4 Kali di Tahun Ini

Whats New
 IHSG dan Rupiah pada Sesi I Merah

IHSG dan Rupiah pada Sesi I Merah

Spend Smart
Lewat “Petrofin Peduli”, Elnusa Petrofin Gelar 640 CSR Sepanjang Tahun 2021

Lewat “Petrofin Peduli”, Elnusa Petrofin Gelar 640 CSR Sepanjang Tahun 2021

Rilis
Bos BI Prediksi Suku Bunga The Fed Naik di Bulan-bulan Ini

Bos BI Prediksi Suku Bunga The Fed Naik di Bulan-bulan Ini

Whats New
G20 Jadi Peluang Kampanye Pemberdayaan Disabilitas, Menaker: Mereka Sulit Dapat Kerja

G20 Jadi Peluang Kampanye Pemberdayaan Disabilitas, Menaker: Mereka Sulit Dapat Kerja

Whats New
Polri Buka Lowongan Kerja Perwira Lulusan Sarjana, Minat?

Polri Buka Lowongan Kerja Perwira Lulusan Sarjana, Minat?

Whats New
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.