Ekonom UI Menilai Badan Pangan Nasional Hanya Replika BKP Kementan

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengeluarkan regulasi pembentukan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Pembentukan itu merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Namun, ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menilai, kehadiran Bapanas tidak akan memiliki penguatan fungsi apapun terhadap jalannya pembangunan sektor pertanian ke depan.

Sebab, menurut Faisal, fungsi Bapanas terbatas pada sembilan komoditas saja. Padahal, sektor pertanian Indonesia memiliki banyak sekali jenis komoditas unggulan yang bisa dikembangkan.

"Saya kira tak sesuai dengan gagasan awalnya. Klausul fungsi Bapanas yang tertuang dalam draf Peraturan Presiden diduga telah banyak dipangkas. Kewenangan dicabut satu-satu sehingga versi yang ditandatangani Pak Jokowi beda jauh dengan draf awal. Ada lobi barang kali," ujar Faisal dalam keterangan tertulis, Minggu (16/10/2021).

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan bahwa Bapanas akan menjadi embrio dari Badan Ketahanan Pangan (BKP).

Fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh BKP, nantinya diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Bapanas.

Namun, fungsi tersebut baru bisa diimplementasikan seiring dengan dimulainya masa berlaku Peraturan Presiden.

Jika hal itu terjadi, maka Faisal meyakini bahwa Bapanas yang telah resmi dibentuk oleh presiden hanya replika dari Badan Ketahanan Pangan Kementan.

"Jangan-jangan Badan Pangan Nasional hanya replika dari Badan Ketahanan Pangan. Di dalam Perpres (Bapanas) disebutkan secara eksplisit kalau Bulog cuma pelaksana. Jadi, sama saja dengan sekarang," katanya.