Chatib Basri Usul Pemerintah Pangkas Subsidi BBM dan Turunkan Harga PCR

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Senior Chatib Basri mengusulkan pemerintah untuk memangkas subsidi Bahan Bakan Minyak (BBM) dan menerapkan cukai pada bahan bakar fosil.

Dana tersebut digunakan untuk menambah bantuan kepada warga miskin, salah satunya menekan harga tes PCR, sebab harga rata-rata tes PCR yang saat ini Rp 400.000 masih lebih mahal dibanding negara lain.

"Perbandingan (dengan) negara lain PCR itu di harga Rp 400.000, masih mahal. Mungkin yang harus dilakukan adalah dibuka, dimungkinkan, sehingga tentu dengan safety yang tetap terjamin sehingga price-nya jauh lebih rendah," kata Chatib dalam webinar Bincang APBN 2022, Selasa (18/10/2021).

Pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan tahun 2013-2014 ini menuturkan, pemerintah harus terus fokus menyalurkan anggaran pada 3 aspek di masa pandemi Covid-19, yakni kesehatan, bantuan sosial, dan dukungan kepada UMKM.

Di sektor kesehatan, menurunkan harga tes PCR dan memudahkan akses PCR di daerah terpencil menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan.

Kedua hal tersebut membutuhkan dukungan dana dari pemerintah.

Adapun di sektor perlindungan sosial, pemerintah perlu memperluas dukungan sosial untuk 60 persen penduduk atau setara dengan Rp 160 juta penduduk Indonesia.

Jika rata-rata satu keluarga memiliki 4 anggota, berarti bantuan harus menyasar ke 40 juta kelapa keluarga.

Nilai bansos pun perlu ditambah. Bukan hanya Rp 300.000 - Rp 600.000 per bulan, tapi langsung Rp 1 juta - Rp 1,5 juta selama 4 bulan berturut-turut.

"Dikasih Rp 1-1,5 juta. Itu kebutuhan kita. Kalau 1 bulan Rp 40 triliun, kalau kita kasih 3-6 bulan berarti Rp 120 triliun - 240 triliun. Dan menurut saya alokasinya ada," beber Chatib.

Sepakat dengan Chatib, Ekonom Senior Faisal Basri menyarankan pemerintah untuk memperluas bantuan sosial. Dananya didapat dari menghentikan sejumlah proyek, seperti food estate hingga kereta cepat Jakarta-Bandung.

Faisal mengungkapkan, masih ada sekitar 143 juta masyarakat rentan (insecure) di luar 20 juta masyarakat miskin yang iuran kesehatannya dibantu pemerintah.

Masyarakat rentan ini dikategorikan sebagai penduduk dengan pengeluaran Rp 25.000 sebelum adanya pandemi. Setelah pandemi, kemungkinan pengeluarannya jatuh lebih dalam.

"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tandas Faisal.