Kereta Cepat RI-China: Awalnya Rp 86 Triliun, Bengkak Jadi 114 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung tengah jadi bulan-bulanan kritik. Ini setelah Presiden Jokowi mengizinkan proyek kerja sama Indonesia-China itu dibiayai APBN lewat skema penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN yang terlibat dalam konsorsium. 

Padahal sebelumnya, Jokowi berjanji tak akan menggunakan duit rakyat sepeser pun untuk mendanai proyek kereta cepat. Pemerintah juga sebelumnya berjanji untuk tidak menjamin proyek tersebut. 

Jokowi sudah meralat janjinya tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Kronologi penawaran China

Menilik ke belakangan, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sebenarnya pertama kali diajukan Jepang. Negeri Sakura itu menawarkan proposal pembangunan ke pemerintah Jokowi melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

Saking seriusnya menawarkan proyek tersebut, JICA bahkan telah menggelontorkan modal sebesar 3,5 juta dollar AS sejak 2014 untuk mendanai studi kelayakan.

Nilai investasi kereta cepat berdasarkan hitungan Jepang mencapai 6,2 miliar dollar AS, di mana 75 persennya dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1 persen per tahun. 

Belakangan di tengah lobi Jepang, tiba-tiba saja China muncul dan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama. Hal itu rupanya mendapat sambutan baik dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat itu, Rini Soemarno. 

China kemudian menawarkan nilai investasi yang lebih murah, yakni sebesar 5,5 miliar dollar AS dengan skema investasi 40 persen kepemilikan China dan 60 persen kepemilikan lokal, yang berasal dari konsorsium BUMN. 

Dari estimasi investasi tersebut, sekitar 25 persen akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2 persen per tahun. Selain itu, China menjamin pembangunan ini tak menguras dana APBN Indonesia. 

Penegasan semua biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung tanpa uang APBN kemudian disahkan pemerintah Jokowi lewat penerbitan Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Meski demikian, Jokowi kemudian meralatnya agar APBN bisa ikut mendanai kereta cepat dengan menandatangani Perpres Nomor 93 Tahun 2021.

Pembengkakan biaya

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI (Persero) Salusra Wijaya mengatakan kebutuhan investasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) membengkak atau mengalami cost overrun (kelebihan biaya) menjadi 8 miliar dollar AS atau setara Rp 114,24 triliun.

Menurut Salusra, estimasi tersebut turun dari perkiraan pembengkakan awal mencapai 8,6 miliar dolar AS atau Rp 122,8 triliun hingga 11 miliar dollar AS atau Rp 156,8 triliun.

Menurut Salusra, estimasi tersebut turun dari perkiraan pembengkakan awal mencapai 8,6 miliar dolar AS atau Rp 122,8 triliun hingga 11 miliar dollar AS atau Rp 156,8 triliun.

"Jadi perkiraan awalnya itu akan berkembang menjadi 8,6 miliar dollar AS yaitu waktu dibuat estimasinya pada November 2020 oleh konsultan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) dan estimasi konsultan PSBI itu bahkan mencapai antara 9,9 miliar dollar AS hingga 11 miliar dollar AS," kata Direktur Keuangan & Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR, 1 September 2021 lalu. 

Salusra menjelaskan biaya awal pembangunan KCJB adalah 6,07 miliar dollar AS atau sekitar Rp 86,5 triliun. Dengan adanya perkiraan pembengkakan anggaran mencapai 8 miliar dollar AS artinya terdapat kenaikan sekitar 1,9 miliar dollar AS atau setara Rp 27,09 triliun.

Padahal, estimasi biaya awal sebesar 6,07 miliar dollar tersebut juga sudah melebihi tawaran dalam proposal China, yakni biaya pembangunan hanya sebesar 5,5 miliar dollar AS. 

"Jadi ada kenaikan kira-kira 1,9 miliar dollar AS dengan komposisi yaitu Engineering, Procurement and Construction (EPC) dan Non-EPC 80 persen banding 20 persen," jelasnya.

Dalih Kementerian BUMN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut bahwa pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah hal wajar.

Dia menyebut, adanya pandemi Covid-19 menjadi biang kerok terhambatnya proyek ini yang pada akhirnya berdampak pada biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung bengkak.

“Jadi hanya kemarin masalah corona ini membuat semuanya jadi terhambat, jadi jangan diplintir ini ada hal-hal lain dan sebagainya gitu ya,” ungkap Arya Sinulingga.

“Dan pembengkakan-pembengkakan itu adalah hal yang wajar, namanya juga pembangunan awal dan memang itu membuat beberapa hal agak terhambat,” sambungnya.

Arya menilai, dalam pelaksanaan dan progresnya, sebenarnya capaian proyek ini sangat bagus karena sudah mencapai hampir 80 persen.

Dengan capaian itu, pemerintah ingin pembangunan ini terus berlanjut dan jangan sampai tertunda. Karena itu, pemerintah memutuskan adanya pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung pakai APBN.

“Di mana-mana kemunduran-kemunduran yang sebelumnya itu akan menaikkan cost, itu sudah pasti. Jadi inilah langkah yang harus diambil supaya pembangunan yang 80 persen dan sangat bagus ini, itu bisa tetap terlaksana,” tegasnya.

Arya Sinulingga membantah bahwa proyek ini dikerjakan tanpa adanya perencanaan matang. Adanya pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung menurutnya tak lepas dari sejumlah perubahan.

“Kenapa sampai anggarannya bertambah, dimana-mana ketika buat kereta cepat atau juga yang seperti ini kayak jalan tol dan sebagainya, itu memang di tengah perjalanan, apalagi yang panjang gitu ya, itu pasti ada perubahan-perubahan desain,” ungkapnya.

Perubahan itu terjadi karena ada kondisi geologis dan geografis yang berbeda dan berubah dari awalnya yang dipekirakan dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

“Jangan bilang perencanaanya wah sebelumnya bagaimana hitung-hitungannya. Hampir semuu negara mengalami hal yang sama, apalagi untuk yang pertama kali,” ucapnya.

“Jadi pasti ada perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan desain pasti ada dan itu membuat pembengkakan biaya,” lanjut Arya.

Selain itu, dia menambahkan bahwa terdapat faktor perubahan harga tanah. Ia menegaskan bahwa kenaikan harga tanah seiring dengan berjalannya waktu adalah hal wajar.

“Itu wajar terjadi. Di hampir semua pembangunan-pembangunan yang kita lakukan sejak zaman dahulu pasti ada perubahan-perubahan di sana yang membuat pembengkakan dana atau anggaran. Jadi dua ini juga yang membuat anggaran ini jadi naik,” tandasnya.