Sepanjang 2021, Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp 621 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, pemerintah sudah menarik utang baru senilai Rp 621 triliun.

Penarikan utang tersebut sudah setara dengan 61,8 persen dari target penarikan utang tahun 2021 sebesar Rp 1.177,4 triliun.

Bendahara negara ini mengungkapkan, APBN sudah mengalami konsolidasi.

Sebab, penarikan utang tercatat menurun sebesar -20,7 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibanding September 2020.

"Pembiayaan anggaran sampai September 2021 mencapai Rp 621,9 triliun atau 61,8 persen. Ini mengalami penurunan 20,7 persen dibanding tahun lalu. Artinya APBN kita mengalami konsolidasi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (25/10/2021).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, realisasi penerbitan utang yang lebih kecil dari target terjadi karena adanya penyesuaian issuance.

Pemerintah sendiri menargetkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 1.207,3 triliun sepanjang 2021. Namun sampai akhir Agustus, penerbitan baru mencapai Rp 621 triliun atau 61,8 persen dari target.

Penurunan tajam ini, kata Sri Mulyani, sesuai dengan target penyehatan kembali APBN usai bekerja keras menggelontorkan dana dan bansos saat pandemi Covid-19.

"Artinya defisit menurun dan pembiayaan utang mengalami penurunan. APBN kita bekerja luar biasa keras, meski APBN tetap memberikan dukungan kepada masyarakat, kesehatan, dan ekonomi," beber dia.

Di sisi lain, Sri Mulyani lebih memilih untuk memaksimalkan penggunaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun 2020 dan perpanjangan mekanisme tanggung renteng (burden sharing) bersama Bank Indonesia dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) III.

Sampai akhir September 2021, Silpa masih tersisa Rp 169,9 triliun. Adapun sepanjang tahun ini, partisipasi BI sudah mencapai Rp 142,74 triliun, yang terdiri dari SUN Rp 97,5 triliun dan SBSN Rp 45,23 triliun.

"Nanti (penerbitan SBN ke BI) untuk yang (SKB) III akan dilaksanakan terutama pada akhir tahun," ucap dia.

Kemudian, target lelang SBN pun diturunkan untuk mengoptimalkan likuiditas pemerintah. Namun, pihaknya tetap mewaspadai tapering di akhir tahun serta potensi kenaikan yield SBN.

"Dengan penurunan target lelang, SKB III, dan penggunaan Silpa, ini memberi kemampuan untuk menurunkan yield SBN. Sedangkan pembiayaan investasi kita akselerasi karena di satu sisi memanfaatkan cash dan juga mempercepat pemulihan ekonomi terutama di sektor BUMN," pungkas Sri Mulyani.