Salin Artikel

Catat, Kebijakan II Tax Amnesty Hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam PPS kali ini, ada dua kebijakan yang bakal berlaku. Kebijakan I untuk pengungkapan harta tahun 2015 bagi yang sudah mengikuti tax amnesty tahun 2016 dan kebijakan II untuk mengungkap harta perolehan tahun 2016-2020 untuk yang sudah mengikuti tax amnesty maupun yang belum.

Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, kebijakan II hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP), bukan wajib pajak badan (WP badan).

"Kenapa kebijakan II hanya untuk OP, karena mayoritas yang belum memang WP OP, jadi kesempatan ini diberikan kepada OP untuk kebijakan II," kata Hestu dalam sosialisasi UU HPP yang dilaksanakan Kadin, Jumat (29/10/2021).

Hestu menilai, WP badan dikecualikan lantaran industri di Indonesia relatif lebih tertib. Di sisi lain, WP badan juga sempat mengikuti tax amnesty jilid I tahun 2016.

Seharusnya kata Hestu, hal tersebut membuat WP badan lebih tertib membayarkan pajaknya.

"Memang badan enggak, karena menurut kami seharusnya setelah periode TA waktu itu menjadi lebih tertib. Badan kan (ada) pembukuan, segala macam, sudah lengkap seharusnya memang mendapat perlakuan yang berbeda," beber Hestu.

Adapun program tax amnesty tahun 2016 lalu mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan. Penyampaian SPT Tahunan oleh peserta tax amnesty mencapai 91 persen, sementara kepatuhan nasional di rentang 62 persen hingga 75 persen.

Dengan bantuan program pengampunan pajak, jumlah harta yang dideklarasi pada tahun 2016-2017 lalu mencapai Rp 4.884,26 triliun atau 39,9 persen dari GDP. Uang tebusannya bahkan disebut menjadi yang terbesar mencapai Rp 114,54 triliun atau sekitar 0,92 persen dari GDP.

Berikut ini rincian kebijakan dan besaran tarif program PPS:

Kebijakan I

Peserta program pengampunan pajak tahun 2016 untuk orang pribadi dan badan dapat mengungkapkan harta bersih yang belum dilaporkan pada saat program pengampunan pajak, dengan membayar PPh Final sebesar:

a. 11 persen untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.

b. 8 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.

c. 6 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri,

yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

Kebijakan II

Wajib pajak orang pribadi peserta program pengampunan pajak maupun non peserta dapat mengungkapkan harta bersih yang berasal dari penghasilan tahun 2016 sampai tahun 2020, namun belum dilaporkan pada SPT tahun 2020, membayar PPh final sebagai berikut.

a. 18 persen untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.

b. 14 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri.

c. 12 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri,

yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

https://money.kompas.com/read/2021/10/29/204955626/catat-kebijakan-ii-tax-amnesty-hanya-untuk-wajib-pajak-orang-pribadi

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Top Up OVO lewat ATM dan m-Banking dengan Mudah

Cara Top Up OVO lewat ATM dan m-Banking dengan Mudah

Spend Smart
Pengunjung Meningkat, Emiten Mal Ini Optimistis Kinerja Keuangan Membaik

Pengunjung Meningkat, Emiten Mal Ini Optimistis Kinerja Keuangan Membaik

Whats New
Pendapatan Nasional: Pengertian, Manfaat, Konsep, dan Rumusnya

Pendapatan Nasional: Pengertian, Manfaat, Konsep, dan Rumusnya

Earn Smart
Saat 'Green Energy' Tenaga Surya dan Angin Ubah Desa Energi Berdikari Cilacap dari Gelap Menjadi Terang...

Saat "Green Energy" Tenaga Surya dan Angin Ubah Desa Energi Berdikari Cilacap dari Gelap Menjadi Terang...

Whats New
G20 Sherpa Meeting ke-2 Bakal digelar di Labuan Bajo, Apa Saja yang Dibahas?

G20 Sherpa Meeting ke-2 Bakal digelar di Labuan Bajo, Apa Saja yang Dibahas?

Whats New
Syarat dan Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 2022, Bisa lewat HP

Syarat dan Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 2022, Bisa lewat HP

Earn Smart
Dapat Tambahan PMN, BUMN Diminta Bisa Memanfaatkannya Secara Optimal

Dapat Tambahan PMN, BUMN Diminta Bisa Memanfaatkannya Secara Optimal

Whats New
MenKopUKM Ajak Pelaku Seni Masuk Ekosistem Digital

MenKopUKM Ajak Pelaku Seni Masuk Ekosistem Digital

Whats New
Minat Mendaftar MyPertamina Tinggi, Warga Diharap Makin Bijak Konsumsi BBM

Minat Mendaftar MyPertamina Tinggi, Warga Diharap Makin Bijak Konsumsi BBM

Whats New
Pemerintah Berencana Kembangkan Klaster Industri Kimia di IKN

Pemerintah Berencana Kembangkan Klaster Industri Kimia di IKN

Whats New
Jangan Sampai Tertipu, Ini Syarat dan Cara Melamar Kerja di PT PLN (Persero)

Jangan Sampai Tertipu, Ini Syarat dan Cara Melamar Kerja di PT PLN (Persero)

Whats New
KAI Gandeng Operator KA Malaysia, Latih 92 Pekerja LRT Jabodebek

KAI Gandeng Operator KA Malaysia, Latih 92 Pekerja LRT Jabodebek

Whats New
Summarecon Agung Bakal Bagikan Dividen Rp 99,05 Miliar

Summarecon Agung Bakal Bagikan Dividen Rp 99,05 Miliar

Rilis
BTN Incar Tambahan Dana Murah dari Transaksi 'BTN Bisnis', Targetnya Rp 7 Triliun

BTN Incar Tambahan Dana Murah dari Transaksi "BTN Bisnis", Targetnya Rp 7 Triliun

Whats New
Kehadiran Investor Strategis Diharapkan Bisa Dongkrak Kinerja Garuda Indonesia di Masa Mendatang

Kehadiran Investor Strategis Diharapkan Bisa Dongkrak Kinerja Garuda Indonesia di Masa Mendatang

Whats New
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.