Biaya Kereta Cepat Bengkak Rp 27 Triliun Lebih, Studi Kelayakan China Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, mempertanyakan studi kelayakan yang sudah dilakukan China saat proses perencanaan pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung. 

Mantan Menteri Perdagangan ini juga mempertanyakan keandalan studi kelayakan pihak China. Karena pembengkakan biaya investasi hingga puluhan triliun harus dipertanyakan. 

Seperti diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya dan gagal memenuhi target awal penyelesaiannya. Pada awalnya, proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun. 

Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun, dana sebesar itu tentu tak sedikit. Target penyelesaian pun molor dari tahun 2019 mundur ke tahun 2022. 

Agar proyek tidak sampai mangkrak, pemerintah berencana menambal kekurangan dana dengan duit APBN melalui skema penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN yang terlibat di proyek tersebut. 

“Pertama, pada pembengkakan pertama katanya karena faktor asuransi. Kedua, pada pembengkakan kedua katanya karena faktor geologi dan geografi," kata Rachmat Gobel dikutip dari Antara, Minggu (31/10/2021).

"Ketiga, banjir yang menggenangi jalan tol Jakarta-Cikampek terjadi akibat tersumbatnya saluran air karena pembangunan kereta cepat. Semua itu mestinya sudah bisa dihitung di dalam studi kelayakan," katanya.

Karena itu Rachmat Gobel meminta pihak KCIC berlaku transparan dan jujur.

"Jangan sampai nanti minta tambahan duit lagi. Seolah bangsa ini diakali pelan-pelan,” katanya.

Rachmat Gobel mengatakan pembangunan kereta cepat ini merupakan perwujudan visi Presiden Jokowi yang harus didukung semua pihak. Namun ia mengingatkan jangan sampai visi Presiden tersebut tidak bisa diwujudkan para pembantu dengan benar dan bertanggung jawab.

“Saya senang sekarang Pak Luhut Panjaitan mengambil alih kereta cepat ini. Saya percaya beliau orang yang tegas dan terang,” katanya.

Sebaiknya tanpa APBN

Bos Panasonic Indonesia ini juga berujar, sebaiknya APBN difokuskan untuk pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar, dan untuk pembangunan Ibukota Negara (IKN) yang baru, dibandingkan membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

“Soal kereta cepat biar kita serahkan ke investornya. Ini sesuai dengan ide awal yang berprinsip business to business,” kata Rachmat Gobel. 

Menurut dia, agar Indonesia konsisten dengan skema business to business, maka pembengkakan biaya itu diserahkan ke perusahaan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Konsorsium ini melibatkan sembilan perusahaan. Dari Indonesia ada empat BUMN yaitu Wijaya Karya, Jasamarga, Perkebunan Nusantara VIII, dan KAI. 

Sedangkan dari China adalah China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp.

Dari Indonesia membentuk badan usaha PT Pilar Sinergi BUMN dan dari China membentuk China Railway. Lalu keduanya membentuk KCIC.

“Jadi jika terjadi pembengkakan biaya maka diserahkan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Dan jika ada perusahaan yang tak mampu menyetorkan biaya tambahan maka sahamnya terdelusi dengan sendirinya," ucap Rachmat Gobel.

"Ini proses bisnis yang biasa saja. Ini namanya business to business. Jangan memaksakan diri dengan meminta dana dari APBN,” kata dia lagi.