Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Stafsus Menteri BUMN: Kami Dorong supaya Mantan Komisaris-Direksi Garuda Diperiksa KPK

Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, penyewaan pesawat memang bermasalah sejak dulu yang menyebabkan kondisi keuangan maskapai pelat merah ini bermasalah. Oleh sebab itu, dia mendorong untuk para mantan komisaris dan direksi diperiksa agar jelas duduk perkaranya.

"Kami sangat mendukung kalau benar Pak Peter Gontha sudah memberikan data mengenai penyewaan pesawat ke KPK. Jadi kami dorong memang supaya mantan-mantan komisaris atau mantan direksi pada saat itu bisa diperiksa saja (oleh KPK), untuk mengecek bagaimana dulu sampai penyewaan pesawat tersebut bisa terjadi," ujarnya kepada wartawan, Senin (1/11/2021)..

"Kan kita tahu bahwa ini adalah kasusnya ugal-ugalannya di sana terkait penyewaan pesawat," imbuhnya.

Terlebih kata Arya, saat menjabat sebagai komisaris, Peter ikut menandatangani persetujuan penyewaan beberapa pesawat Garuda Indonesia.

Maka dari itu, menurutnya, hal yang tepat jika Peter turut bersuara dalam pemeriksaan terkait polemik penyewaan pesawat ini sehingga dapat mempercepat penyelesaiaan masalah.

"Memang ada jenis pesawat yang beliau enggak tandatangani, tapi hampir yang lain ikut semua tanda tangan penyewaan pesawat," kata dia.

"Jadi kalau bisa dorong saja supaya bisa diperiksa komisaris dan direksi yang pada saat itu memang bertugas di sana supaya terang benderang," ungkap Arya.

Ia pun menekankan, pihaknya mendukung langkah Peter yang berupaya menjelaskan persoalan penyewaan pesawat Garuda Indonesia. Arya berharap, penjelasan itu bisa disampaikan pula dalam pemeriksaan nantinya.

Sebelumnya, melalui Instagram resminya, Peter menyinggung persoalan harga sewa pesawat Garuda Indonesia yang dirasa kemahalan. Ia menilai, harga sewa yang diterapkan lessor atau perusahaan penyewa pesawat ketinggian dari seharusnya.

Lantaran perbedaan penilaian itu, Peter bilang, dirinya sempat disebut mempersulit pencairan dana penyertaan modal negara (PMN) pada Garuda Indonesia.

Menurut Peter, ia dipaksa untuk menyetujui penarikan Rp 1 triliun dari Rp 7 triliun yang dijanjikan dalam PMN. Pada akhirnya dia menandatangani persetujuan tersebut, meski ia menilai penyuntikan dana dari pemerintah sama halnya dengan "membuang garam di laut" alias sia-sia.

"Sejak Februari 2020 saya sudah katakan satu-satunya jalan adalah nego dengan para lessor asing yang semena-mena memberi kredit pada Garuda selama 2012-2016, yang juga saya tentang. Direksi tidak ada yang mau mendengar, " tulis Peter dalam postingan Instagram-nya @petergontha dikutip Senin (1/11/2021).

Ia bilang, seiring dengan pandangannya yang tak sejalan dengan direksi, dirinya pun mengaku dimusuhi oleh direksi sejak saat itu. Hingga akhrinya, ia memutuskan berhenti menjadi komisaris karena merasa tak berguna lantaran pendapatnya tak didengar, serta dianggap selalu menghambat juga terlalu keras.

Selain itu, Peter menyebut pula bahwa untuk pesawat jenis Boeing 777 harga sewanya di pasaran rata-ratanya 750.000 dollar AS per bulan, tapi Garuda Indonesia sejak awal membayar dua kali lipat yakni 1,4 juta dollar AS.

"(Itu) uangnya kemana sih waktu diteken? Pengen tau aja?," tulis Peter.

https://money.kompas.com/read/2021/11/01/165723926/stafsus-menteri-bumn-kami-dorong-supaya-mantan-komisaris-direksi-garuda

Terkini Lainnya

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke