Percepat Dekarbonisasi, Kadin Tetapkan 7 Prioritas

Hal itu disampaikan Ketua Kadin Arsjad Rasjid dalam gelaran pembukaan paviliun The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang dilaksanakan di Glasgow dan Jakarta (1/11/2021).

"Kadin akan mengajak seluruh komponen pihak swasta, baik itu perusahaan besar maupun UMKM untuk berkolaborasi membantu pemerintah dalam mencapai Net Zero Indonesia di 2060," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers, Jakarta, Selasa (2/11/2021).

Arsjad mengatakan pihaknya akan memusatkan perhatian pada inisiatif-inisiatif keberlanjutan yang telah dilakukan oleh sektor swasta, seperti mekanisme carbon market, dan pengurangan deforestasi.

Kadin meyakini kolaborasi antara sektor publik dan swasta serta pihak internasional perlu lebih didorong dan diperkuat pasca COP26. Ia mengatakan, Kadin sudah menetapkan tujuh prioritas untuk mempercepat dekarbonisasi.

Berikut 7 prioritas tersebut:
1. Kolaborasi dalam penyusunan regulasi dan implementasi carbon pricing;
2. Pembangunan ekonomi berbasis hutan;
3. Peningkatan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi;
4. Percepatan adopsi mobilitas listrik;
5. Pengembangan program-program sirkularitas end-to-end di sector-sektor utama;
6. Inovasi dan perluasan praktik pertanian berkelanjutan; dan
7. Penggunaan pembiayaan berkelanjutan untuk mempercepat transisi.

Sebelumnya, Kadin ditunjuk sebagai mitra pemerintah Indonesia dalam negosiasi UN Climate Change Conference of the Parties (COP26).

Arsjad Rasjid menjelaskan bahwa kondisi perubahan iklim sudah semakin terasa dampaknya terhadap kehidupan manusia. Hal ini sehingga mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk menandatangani Paris Agreement untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5°C.

Sementara itu, Indonesia mengumumkan komitmennya terhadap inisiatif perubahan iklim global dengan pencapaian net-zero emission pada tahun 2060, dan kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC) yaitu target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030.