Ada Banyak Peluang, Pemerintah Tawarkan Investor Asing Masuk ke Sektor Energi Terbarukan

Hal itu diungkapkannya dalam peluncuran Net Zero World di COP ke-26 di Glasgow, Skotlandia. Menurut Arifin, besarnya potensi bisnis EBT di Indonesia terlihat dari sisi potensinya yang belum dioptimalkan yakni baru sekitar 2 persen.

"Peluang pertama dan utama tentu saja Indonesia memiliki sumber daya baru dan terbarukan yang melimpah, terutama solar, diikuti oleh hidro, bioenergi, angin, panas bumi, dan lautan, dengan total potensi 648,3 GW, termasuk potensi uranium untuk pembangkit listrik tenaga nuklir," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (7/11/2021).

Selain itu, ia juga menyoroti harga EBT yang mulai tumbuh kompetitif, khususnya harga panel surya di global yang cenderung menurun.

Apalagi tren penurunan harga itu didukung pula dengan pengembangan teknologi baru, seperti pumped storage, hidrogen, dan battery energy storage system (BESS) sehingga akan mengoptimalkan pemanfaatan potensi EBT yang melimpah di Indonesia.

"Ini (harga EBT) bisa bersaing dengan energi fosil," imbuh Arifin.

Dia menjelaskan, meningkatnya kebutuhan energi di dalam negeri, mendorong pemerintah untuk terus menyediakan akses energi ke seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) dengan harga terjangkau dan tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya energi setempat.

Menurut Arifin, kondisi tersebut sejalan dengan pemenuhan target pemerintah untuk rasio elektrifikasi mencapai 100 persen di 2022 mendatang.

"Tentu ini menjadi peluang bagi pengembangan EBT karena harga bahan bakar fosil di daerah terpencil bisa begitu mahal, sedangkan sumber EBT tersedia dan dapat dimanfaatkan secara lokal," jelas dia.

Arifin mengatakan, pemerintah terus memperkuat kerangka peraturan untuk memastikan keberhasilan transisi energi di Indonesia. Salah satunya lewat Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021-2030 yang memberikan porsi lebih besar kepada EBT.

Nantinya EBT akan berkontribusi lebih besar dalam penambahan kapasitas pembangkit listrik yakni 20,9 GW atau mencapai 51,6 persen dari total kapasitas pembangkit yang akan dibangun hingga 2030.

Di samping itu, pemerintah juga menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, yang mengatur tentang mekanisme perdagangan karbon dan pajak atas karbon.

"Salah satu prinsip utama dari kebijakan tersebut adalah mengenakan pajak karbon pada kegiatan yang menghasilkan karbon dan memberi insentif efisiensi-karbon," ungkap Arifin.

Meski demikian, ia mengakui, penggunaan EBT sebagai sumber energi masih memiliki sejumlah tantangan, seperti intermitten surya dan angin dan keterbatasan kemampuan jaringan untuk menyerap listrik dari EBT.

Selain itu, kurangnya minat dari lembaga keuangan untuk berinvestasi di sektor EBT karena risikonya yang tinggi, dan pembiayaan berbunga tinggi, biaya investasi yang tinggi untuk beberapa EBT seperti panas bumi, serta keterbatasan kemampuan industri dalam negeri, khususnya di bidang teknologi.

Maka untuk mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah berupaya mengoptimalkan pemanfaatan Solar Photovoltaic (PV) atau panel surya.

Ia bilang, solar panel layak dikembangkan di Indonesia mengingat besarnya potensi serta masa konstruksinya relatif lebih pendek daripada teknologi lain dan harganya kian kompetitif.

"Ada tiga program utama pengembangan solar yaitu Floating Solar PV, Solar Farm, dan Rooftop Solar PV. Solar PV juga akan dikembangkan lebih lanjut untuk produksi hidrogen," kata Arifin.