Jika Bisnis PCR Luhut Tujuannya Amal, Kenapa Tidak Melalui Yayasan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Bak bola salju yang terus menggelinding liar, kabar soal perusahaan penyedia PCR yang sebagian sahamnya dimiliki perusahaan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, berujung jadi polemik nasional.

Perusahaan yang dimaksud yakni PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Korporasi yang berkantor di Cilandak ini merupakan salah satu pemain besar dalam penyedia layanan tes PCR dan antigen untuk mendeteksi Covid-19 di Indonesia. 

Sebagai perusahaan bermodal besar, PT GSI memiliki laboratorium modern dan berkapasitas besar dan mampu melakukan tes PCR sebanyak 5.000 tes per hari. 

Luhut diketahui memiliki saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) secara tak langsung melalui dua perusahaan tambang yang terafiliasi dengannya, yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi.

PT GSI merupakan perusahaan baru yang didirikan tak lama setelah pandemi Covid-19 merebak di tahun 2020. Bisnis utama dari PT GSI yakni menyediakan tes PCR dan swab antigen. Sebagai pemain besar, PT GSI bahkan bisa melakukan tes PCR sebanyak 5.000 tes per hari. 

Nama pejabat Istana lain yang namanya dikaitkan dalam kepemilikan saham di PT GSI adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Di mana ada Yayasan Adaro yang ikut menjadi pemegang saham.

Adaro adalah raksasa tambang batubara milik Garibaldi Thohir yang tak lain merupakan kakak Erick Thohir. 

Selain Toba Sejahtera dan Adaro, pemegang saham lainnya adalah Grup Indika milik Arsjad Rasjid yang kini menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) periode 2021-2026.

Alasan Luhut tidak pakai yayasan

Luhut membeberkan alasan mengapa dirinya memilih opsi penempatan saham di perusahaan PT GSI tidak melalui yayasan meskipun tujuannya untuk amal. Ini karena sumber daya yang ada untuk mendukung program PCR berada di perusahaan tambang miliknya. 

"Kenapa saya tidak menggunakan nama yayasan? Karena memang bantuan yang tersedia berada dari perusahaan. Dan memang tidak ada yang saya sembunyikan di situ," ujar Luhut melalui keterangan yang diunggah pada akun Facebook dan Instagram-nya dikutip pada Minggu (7/11/2021).

Luhut menegaskan bahwa ia tak pernah sedikit pun mengambil keuntungan dari bisnis tersebut. Bahkan, perusahaan PT GSI banyak berperan dalam menyediakan tes PCR gratis untuk membantu masyarakat. 

"Saya ingin menegaskan beberapa hal lewat tulisan ini. Pertama, saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia," kata Luhut.

"Hingga saat ini tidak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya," kata dia lagi.

Luhut bilang, saat ini banyak informasi simpang siur terkait bisnis PCR PT GSI yang sebagian sahamnya dimiliki perusahaannya, TOBA.

Terlebih, bisnis PCR perusahaan itu kemudian dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan PCR untuk pengguna moda transportasi. Sehingga, Luhut harus menjelaskan langsung ke publik. 

"Namun, saya berkesimpulan harus menjelaskan dengan detail sesuai fakta yang ada dikarenakan ada disinformasi yang efeknya tidak hanya menimbulkan kegaduhan tetapi juga memunculkan ketakutan bagi mereka yang punya niat tulus dan semangat solidaritas tinggi untuk melihat negeri ini bangkit lalu pulih dari pandemi," sambung dia.

Luhut bilang, keuntungan dari PT GSI banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu serta tenaga kesehatan, termasuk di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet.

Ia menjelaskan, pada masa awal pandemi pada tahun 2020, Indonesia masih terkendala dalam hal penyediaan tes Covid-19 untuk masyarakat.

Melalui GSI inilah tes Covid-19 disediakan. Namun, penyediaan tes tersebut tentunya tidak gratis.

Maka dari itu, dia beserta rekan-rekan pengusaha dari Indika Group, PT Adaro Energy Tbk, serta Northstar mengajak untuk membiayai penyediaan tes dari hasil keuntungan mereka.

Luhut sendiri membiayai penyediaan tes Covid-19 melalui PT Toba Bumi Energi, yang di dalamnya terdapat 10 persen saham miliknya. Ia menegaskan, GSI tidak bertujuan untuk mencari keuntungan bagi para pemegang saham.

"Sesuai namanya, Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial sehingga tidak sepenuhnya bisa diberikan secara gratis," ungkap Luhut.

"Partisipasi yang diberikan melalui Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekan saya dari Grup Indika, Adaro, Northstar, dan lain-lain yang sepakat bersama-sama membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas yang besar," jelas dia.

Motif politik

Jodi Mahardi, menyebut ada unsur politis terkait tudingan tersebut, apalagi sampai dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita tahu ini semua didasari latar belakang politis untuk kepentingan kelompok tertentu," kata Jodi dikutip dari Live Streaming Kompas TV.

Meski begitu, Jodi menghargai laporan yang dilayangkan pihak lain ke KPK terkait keterlibatan Luhut dalam bisnis PCR. Semua warga negara, kata dia, berhak melaporkan apa pun ke penegak hukum. 

"Tidak ada masalah. Itu merupakan hak semua kelompok untuk mengadukan ke KPK," ucap Jodi.

Jodi membeberkan, Luhut tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT GSI, termasuk dalam bentuk dividen. 

"Sampai saat ini, tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau bentuk lain kepada pemegang saham," ungkap Jodi. 

Jodi juga menjelaskan bahwa Luhut hanya memiliki saham kurang dari 10 persen di Toba Bumi Energi, anak perusahaan Toba Bara Sejahtera yang ikut menggenggam saham di PT GSI. Jodi menyebut, ada 9 pemegang saham berinvestasi di GSI.

"Jadi, Pak Luhut tidak memiliki kontrol mayoritas di TBS, sehingga kita tidak bisa berkomentar terkait Toba Bumi Energi," imbuh dia.

Ia berujar, soal kenapa perusahaan Luhut ikut patungan membentuk PT Genomik Solidaritas Indonesia, hal itu semata dilakukan untuk tujuan sosial, bukan mengejar keuntungan bisnis.

"Jadi tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI," beber Jodi.

Sebaliknya, lanjut Jodi, melalui PT GSI pula, Luhut memiliki banyak sumbangsih dalam memberikan tes swab gratis untuk membantu pemerintah. 

Jodi bilang, pada masa-masa awal pandemi tahun 2020, Indonesia masih terkendala dalam hal penyediaan tes Covid-19 untuk masyarakat.

"Saya lihat keuntungan mereka malah banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan petugas kesehatan di garda terdepan," kata Jodi.

Lebih lanjut, Jodi meluruskan soal alasan pemerintah mewajibkan tes PCR dalam perjalanan. Ia berkata aturan itu dibuat untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 di tengah peningkatan mobilitas masyarakat.

Kebijakan wajib PCR dari pemerintah tersebut tak bisa disangkut-pautkan dengan pejabat negara yang memiliki perusahaan layanan penyedia PCR. 

"Perlu disadari bahwa kebijakan test PCR untuk pesawat ini memang diberlakukan untuk mengantisipasi Nataru ya. Data dari kami menunjukkan tingkat mobilitas, di Bali misalnya, sudah sama dengan Nataru tahun lalu," ucapnya.