DPR Kritik Sri Mulyani yang Ingin Gunakan Dana Cadangan PEN untuk Suntik BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun mengkritik rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang ingin menggunakan dana cadangan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk Penanaman Modal Negara (PMN) ke beberapa BUMN.

Menurut politisi Partai Golkar itu mempermasalahkan adanya istilah cadangan PEN dan SAL pada APBN 2021. Sebab istilah tersebut tidak dikenal dalam nomenklatur APBN, yang merupakan bagian dari manajemen keuangan negara yang diatur oleh undang-undang.

"Nah, menurut UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, tidak boleh APBN direncanakan dengan asumsi di awal akan ada SAL. Karena APBN disusun dengan asumsi awal penerimaan tercapai 100 persen dan belanja terserap 100 persen," ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/11/2021).

Dia pun mengakui bahwa penyerapan anggaran 100 persen adalah hal mustahil. Untuk itu, biasanya memang ada SAL. Namun, SAL itu baru bisa digunakan di tahun berikutnya, bukan di tahun yang sama.

Untuk itu, jika dana SAL digunakan pada bulan November merupakan kebijakan yang aneh yang dilakukan oleh Sri Mulyani.

Tak hanya itu, PMN yang selama ini disetujui oleh DPR adalah PMN dengan mekanisme pada saat pembahasan APBN.

"Tidak pernah dibicarakan digunakan SAL untuk PMN kepada BUMN," kata dia.

Misbakhun menjelaskan, dalam UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN 2021 memang memberi kewenangan kepada Sri Mulyani sebagai bendahara negara untuk menggunakan SAL. Namun, mekanisme penggunaannya untuk PMN belum pernah dibicarakan sebelumnya dengan DPR.

Apalagi belum ada aturan mekanisme bagaimana penggunaan SAL APBN 2021 untuk PMN ke BUMN.

"APBN 2021 sendiri masih berjalan, sampai 31 Desember 2021 baru tutup buku. Bagaimana nantinya apabila belanja di APBN 2021 terserap pada titik optimal dan jumlah SAL tidak mencukupi untuk PMN ke BUMN seperti yang direncanakan? atau apabila kemudian ada keputusan politik yang drastis bahwa untuk memperkecil defisit maka digunakan mekanisme zero SAL," ungkapnya.

Bagi Misbakhun, bila kondisi yang disebutnya terjadi, maka pemerintah akan kelimpungan sendiri. Bisa-bisa harus kembali menerbitkan surat utang yang beban pembayaran bunganya lagi-lagi ditanggung oleh rakyat.

"Jadi setiap resiko yang ada harus dimitigasi. Tak Boleh asal-asalan. Makanya saya kritik manajemen keuangan negara kayak begini," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal menyuntik modal beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari anggaran Percepatan Ekonomi Nasional (PEN).

Bendahara Negara ini mengungkapkan, BUMN yang disuntik lewat dana PEN adalah PT Hutama Karya (Persero) Rp 9,1 triliun dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk Rp 7,9 triliun. Dua suntikan itu masuk dalam total cadangan dana PEN Rp 33 triliun.

"Untuk APBN 2021 cadangan PEN sebesar Rp 33 triliun kemudian akan dijadikan PMN kepada investasi BUMN sebesar Rp 17 triliun, yaitu Hutama Karya sebesar Rp 9,1 triliun, dan Waskita Rp 7,9 triliun," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (8/11/2021).

Di sisi lain, PT Hutama Karya juga menerima suntikan modal yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). Hutama Karya kembali mendapat suntikan Rp 9,9 triliun.

Dengan demikian, total suntikan modal untuk Hutama Karya tahun ini mencapai Rp 25,20 triliun. Dalam APBN 2022, Hutama Karya mendapat kembali PMN senilai Rp 23,85 triliun.

"Jadi dalam hal ini, kalau kita lihat dari BUMN kelihatan bahwa HK yang semula di APBN 2021 dapat PMN Rp 6,2 triliun ditambah lagi dengan PMN PEN Rp 9,1 triliun, dan dari SAL Rp 9,9 triliun," ucap Sri Mulyani.
SAL juga digunakan untuk menyuntik PT KAI (Persero) Rp 6,9 triliun yang di dalamnya ada suntikan untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Rp 4,3 triliun.

Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk proyek tersebut dilakukan karena PT KAI (Persero) mengalami pukulan akibat Covid-19, di antaranya penurunan penumpang kereta merosot tajam.

"Yang mengalami perubahan tahun ini adalah Waskita dan KAI. Waskita tahun ini Rp 7,9 triliun tidak ada dalam APBN awal dan PT KAI PMN Rp 6,9 triliun tidak ada dalam APBN awal. Ini menggunakan dana SAL untuk tahun 2021," pungkas dia.

Adapun suntikan modal untuk BUMN lainnya tidak berubah. PLN tetap Rp 5 triliun, PT PAL Indonesia Rp 1,28 triliun, PT Pelabuhan Indonesia III Rp 1,2 triliun, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC Rp 470 miliar, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp 977 miliar, dan Perum Perumnas Rp 20 triliun.