Kereta Cepat Dijuluki Proyek Nanggung, Ini Kata KCIC dan Ridwan Kamil

JAKARTA, KOMPAS.com - Kereta Cepat Jakarta Bandung menuai polemik. Kritik meluas setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelontorkan duit APBN Rp 4,3 triliun untuk mendanai proyek kerja sama Indonesia dengan China tersebut agar tidak mangkrak. 

Banyak masyarakat yang kecewa dengan janji Presiden Jokowi yang sebelumnya berikrar tidak akan menggunakan uang rakyat sepeser pun. Proyek tersebut juga sebelumnya diklaim tidak akan dijamin pemerintah. 

Selain pendanaan lewat APBN, kritik lainnya yakni terkait jarak Jakarta-Bandung yang relatif dekat, hanya sekitar 150 kilometer, sehingga dinilai akan membuat kecepatan kereta cepat kurang maksimal.

Belum lagi, transportasi Jakarta dan Bandung selama ini sudah dianggap baik dengan keberadaan Tol Cipularang serta KA Argo Parahyangan. 

Selain itu, stasiun kereta cepat berada di pinggiran Kota Bandung. Untuk menuju Kota Bandung dan Cimahi, penumpang kereta cepat disarankan turun di Stasiun Padalarang, untuk kemudian melanjutkan perjalanan dengan kereta lain, yakni KA diesel yang disediakan KAI. 

Tak hanya itu, jika tujuannya adalah Kota Bandung, penumpang kereta cepat harus berjalan kaki untuk berpindah menuju stasiun kereta reguler setelah turun dari kereta cepat di Padalarang. 

Kondisi inilah yang membuat proyek ini oleh beberapa kalangan disebut proyek serba 'nanggung'.

Tanggapan KCIC

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek nasional.

Sehingga pengambilan keputusan tak hanya atas pertimbangan satu kementerian saja, tetapi juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), termasuk dalam penentuan lokasi stasiun. 

"Pada saat itu kemungkinan Pemerintah Provinsi Jabar menganggap kalau hanya pengembangan di Bandung Barat saja dan tidak ada pengembangan di Bandung Timur, menurut teman-teman di Provinsi Jabar ya kurang. Kurang terdampak nanti pada perekonomiannya," ujarnya saat media visit ke Kompas Group.

Dwiyana memperkirakan, jika stasiun akhir kereta cepat Jakarta-Bandung berada di Kota Bandung, biaya proyek akan lebih jauh besar alias membengkak karena faktor pembebasan lahan yang lebih mahal dan sebagainya.

"Makanya jadi lokasinya tetap ke Bandung timur," kata Dwiyana.

Nantinya, penumpang kereta cepat yang akan menuju Kota Bandung akan turun di Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dan naik kereta feeder menuju Kota Bandung.

Dia menilai dengan dipilihnya Padalarang sebagai stasiun konektivitas yang menghubungkan langsung ke Kota Bandung, kereta cepat juga dipercayai bisa memberikan dampak perekonomian yang baik bagi Kabupaten Bandung Barat.

"Jadi kan kalau orang mau ke Bandung ya bisa berhenti di Padalarang. Nanti akan ada kereta api cepat yang berada di samping (kereta) yang lama. Nanti itu ada pelayanan konektivitas dari KAI akan membuat kereta api feeder dari stasiun Bandung Kota, Cimahi dan Padalarang," kata Dwiyana.

Tanggapan Gubernur Jabar Ridwan Kamil

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku tak mempersoalkan tidak adanya stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kota Bandung. Sebab, warga Kota Bandung yang ingin menggunakan Kereta Cepat difasilitasi kereta feeder dari Stasiun Bandung ke Stasiun Hub Padalarang.

"Jadi nanti pakai Kereta Cepat ke Padalarang, dari Padalarangnya naik kereta khusus. Jadi misalnya orang Bandung ke Kebon Kawung (Stasiun Bandung) ya dia naik kereta khusus sampai Padalarang baru ngabret naik Kereta Cepat sambil menunggu nanti investasinya memungkinkan membangun fundamentalnya di Tegalluar," ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, beberapa waktu lalu. 

Emil pun memaklumi segala dinamika yang terjadi dalam proses pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sebab, proyek itu merupakan inovasi baru yang pasti menemukan banyak tantangan.

(Penulis: Elsa Chaterina, Kontributor Bandung, Dendi Ramdhani | Editor: Yoga Sukmana, Aprillia Ika)