Salin Artikel

3 Skenario Pajak Penghasilan (PPh) Suami Istri

MENIKAH dan menjadi suami istri adalah keputusan besar bagi setiap pelakunya, dengan konsekuensi sampai ke urusan keuangan dan perpajakan.

Kesepakatan dan keputusan yang dibuat suami istri terkait urusan keuangan akan turut menentukan nominal pajak terutang yang harus dibayar ke negara.

Besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk suami istri pun akan tergantung pada kesepakatan dan keputusan yang dibuat berdua.

Buat catatan, seorang istri atau perempuan dalam pernikahan tetap punya pilihan menjalankan kewajiban perpajakan terpisah. Tentu, masing-masing ada plus minus dari pilihan yang dibuat.

Tulisan ini akan membahas skenario-skenario perpajakan suami istri, untuk mereka yang sama-sama bukan pekerja lepas serta bukan pengusaha dalam kategori sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018—termasuk UMKM—apalagi pemilik usaha berstatus badan hukum.

Artinya, ini baru soal suami istri yang masing-masing sumber penghasilannya adalah dari pemberi kerja, alias berstatus karyawan atau pegawai. 

Acuan perhitungan pajak penghasilan suami istri dalam konteks tulisan ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 UU PPh yang tidak mengalami perubahan di UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Adapun lapisan dan besaran tarif PPh atas penghasilan kena pajak (PKP) yang dipakai untuk konteks tulisan ini adalah Pasal 17 UU PPh beserta perubahannya di UU HPP.

Pajak penghasilan orang pribadi, baik lajang maupun menikah, yang punya usaha perorangan dan badan akan dibahas dalam tulisan terpisah. 

3 skenario perpajakan suami istri

Setidaknya ada tiga skenario yang akan menentukan besaran PTKP, penghasilan kena pajak (PKP), dan akhirnya nominal pajak penghasilan terutang untuk suami istri. Ketiga skenario itu adalah:

  1. Penggabungan kewajiban pajak dengan pemenuhan kewajiban pajak dilakukan kepala keluarga.
  2. Ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH) atau istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT). 
  3. Bila terjadi perceraian

Seorang laki-laki yang menjadi kepala keluarga dalam pernikahan yang masih berjalan, akan otomatis mendapatkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) senilai Rp 54 juta dari PTKP dirinya sendiri dan Rp 4,5 juta dari status pernikahan.

Artinya, begitu menikah, seorang laki-laki yang menjadi kepala keluarga akan langsung mendapatkan PTKP senilai Rp 58,5 juta karena status punya istri.

Perceraian yang telah mendapatkan keputusan hakim saja yang menghilangkan tambahan PTKP dari keberadaan istri bagi seorang laki-laki kepala keluarga.

Tanggungan suami istri

Suami istri juga bisa mendapatkan tambahan PTKP dari tanggungan anggota keluarga, maksimal tiga orang dalam satu keluarga. Tanggungan hanya berlaku untuk anggota keluarga yang tidak memiliki penghasilan dan sepenuhnya ditanggung oleh wajib pajak.

Tanggungan anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Dalam terminologi perpajakan Indonesia, keluarga sedarah dalam garis lurus yang dapat menjadi tanggungan dan bisa menjadi tambahan PTKP adalah ayah, ibu, dan anak kandung.

Adapun keluarga semenda dalam garis lurus yang bisa menjadi tanggungan dan menambah PTKP adalah mertua dan anak tiri.  

Saudara kandung dan saudara ipar yang menjadi tanggungan wajib pajak tidak memberikan tambahan PTKP. Saudara dari ayah atau ibu tidak termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus.

Skenario 1: penggabungan kewajiban perpajakan

Skenario penggabungan hak dan kewajiban perpajakan suami istri ini menempatkan semua urusan pajak hanya menggunakan nomor pokok wajib pajak (NPWP) suami. Dalam hal istri pernah punya NPWP, perlu meminta penghapusan NPWP ke kantor pajak. 

Bila suami istri sepakat menggunakan skenario penggabungan hak dan kewajiban perpajakan maka PTKP dari istri akan menjadi tambahan PTKP bagi suami, dalam hal istri juga bekerja. Ini merujuk ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU PPh dan perubahannya di UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Jumlah tanggungan yang bisa menambah PTKP pasangan suami istri adalah maksimal tiga orang dalam satu keluarga itu. Setiap tanggungan menambah PTKP Rp 4,5 juta, yang itu otomatis menjadi tambahan PTKP dalam perhitungan perpajakan suami dalam skenario ini.

Perhitungan pajak penghasilan mereka akan mengikuti ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU PPh yang tidak mengalami perubahan di UU HPP. 

Dengan ilustrasi data mulai dari penghasilan, tanggungan, PTKP, dan PKP di atas, berikut ini perhitungan PPh suami istri dalam skenario penggabungan hak dan kewajiban perpajakan, merujuk UU PPh dan UU HPP.

Skenario 2: pisah kewajiban perpajakan

Dalam skenario ini, istri memiliki NPWP yang terpisah dari suami. Dalam prosesnya, perempuan menikah dengan status pemisahan hak dan kewajiban perpajakannya dari suami harus membuat surat pernyataan.

Perhitungan pajak penghasilan terutang dari suami istri yang bersepakat memisahkan hak dan kewajiban perpajakannya ini dihitung sesuai proporsi penghasilan neto mereka berdua.

Dalam langkah perhitungan, penghasilan neto suami istri tetap digabung, hingga muncul angka pajak terutang mereka sebagai suami istri. 

Tersebab ada permintaan pisah hak dan kewajiban perpajakan, dari angka pajak terutang yang muncul dari perhitungan awal tadi dibagi berdasarkan proporsi penghasilan neto masing-masing.

Penghasilan dan PTKP istri baru akan hilang dari perhitungan pajak suami hanya bila pemisahan hak dan kewajiban perpajakan dilakukan dengan status istri adalah pelaku usaha yang memenuhi kriteria Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, termasuk pelaku UMKM. Bagian ini akan menjadi tulisan terpisah.

Ilustrasi:

Menggunakan ilustrasi data penghasilan hingga penghasilan kena pajak dalam skenario penggabungan perpajakan, berikut ini ilustrasi perhitungan ketika terjadi pemisahan hak dan kewajiban perpajakan suami istri baik karena ada perjanjian pemisahan penghasilan dan harta (PH) maupun tersebab istri menghendaki pemisahan tersebut (MT).

Skenario 3: suami istri bercerai

Ketika bahtera rumah tangga kandas dan perceraian tak terhindarkan, urusan keuangan dan perpajakan pun turut berubah.

Dalam bahasa perpajakan Indonesia, wajib pajak perempuan yang pernah menikah lalu bercerai disebut dengan status Wanita Hidup Berpisah, yaitu suami istri hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim.

Hingga keputusan cerai terjadi, kewajiban perpajakan tetap masuk dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan suami. 

Maksimal satu bulan setelah perceraian mendapat kepastian hukum, istri harus membuat nomor pokok wajib pajak (NPWP) sendiri, terpisah dari suami, apabila sebelumnya tidak punya NPWP.

Pada tahun berikutnya setelah perceraian berkekuatan hukum, barulah kewajiban perpajakan dilakukan sendiri-sendiri sepenuhnya dan masing-masing kembali berstatus Tidak Kawin. Pada saat ini juga PTKP untuk status pernikahan senilai Rp 4,5 juta dihapuskan juga dari SPT suami.

Naskah: KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI

https://money.kompas.com/read/2021/11/14/143047426/3-skenario-pajak-penghasilan-pph-suami-istri

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7 Paket Pembangunan Jalan di Borobudur Senilai Rp 357 Miliar Selesai

7 Paket Pembangunan Jalan di Borobudur Senilai Rp 357 Miliar Selesai

Rilis
[POPULER MONEY] Pegadaian Digugat Rp 322 Miliar Gara-gara Tabungan Emas | Petani Sawit Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

[POPULER MONEY] Pegadaian Digugat Rp 322 Miliar Gara-gara Tabungan Emas | Petani Sawit Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Harga Pertalite hingga Tarif Listrik, Ini Kata Ekonom

Soal Rencana Kenaikan Harga Pertalite hingga Tarif Listrik, Ini Kata Ekonom

Whats New
Apakah Indonesia Mendapat Ganti Rugi dari Jepang yang Pernah Menjajah?

Apakah Indonesia Mendapat Ganti Rugi dari Jepang yang Pernah Menjajah?

Whats New
Apa yang Dimaksud dengan Ekspor dan Impor?

Apa yang Dimaksud dengan Ekspor dan Impor?

Earn Smart
Persyaratan dan Cara Membuat Kartu Kredit BRI Terbaru

Persyaratan dan Cara Membuat Kartu Kredit BRI Terbaru

Whats New
Bandara Juanda Jadi Bandara Tersibuk Saat Mudik Lebaran 2022

Bandara Juanda Jadi Bandara Tersibuk Saat Mudik Lebaran 2022

Whats New
Bebas Biaya Tol, Apa Itu Jalan Tol Fungsional?

Bebas Biaya Tol, Apa Itu Jalan Tol Fungsional?

Whats New
Cara Perpanjang Paspor Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Cara Perpanjang Paspor Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Spend Smart
4 Cara Mencari ATM Bank BJB Terdekat dengan Mudah

4 Cara Mencari ATM Bank BJB Terdekat dengan Mudah

Whats New
Ingin Traveling Sambil Dapat Cuan? Simak Tipsnya

Ingin Traveling Sambil Dapat Cuan? Simak Tipsnya

Earn Smart
Cara Daftar dan Tips Agar Lolos Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 29

Cara Daftar dan Tips Agar Lolos Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 29

Whats New
Cara Daftar BRImo dengan Mudah Tanpa Harus ke Bank

Cara Daftar BRImo dengan Mudah Tanpa Harus ke Bank

Spend Smart
Larangan Ekspor CPO Bikin Harga Sawit Anjlok, Petani Mengaku Rugi Rp 11,7 Triliun

Larangan Ekspor CPO Bikin Harga Sawit Anjlok, Petani Mengaku Rugi Rp 11,7 Triliun

Whats New
Ada Pekerjaan Rekonstruksi, Jasa Marga: Ruas Tol Jakarta Cikampek Tetap Beroperasi Normal

Ada Pekerjaan Rekonstruksi, Jasa Marga: Ruas Tol Jakarta Cikampek Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.