Salin Artikel

Sri Mulyani: Semua Fasilitas Kantor Dipajaki? Itu Salah...

Hal ini diberlakukan seiring diubahnya aturan soal penghasilan natura. Semula, penghasilan jenis ini tidak dikenai pajak lantaran tidak dihitung sebagai pendapatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pengenaan pajak atas natura tidak berlaku untuk seluruh fasilitas kantor. Kementerian bakal memberikan batasan terkait fasilitas yang dikenakan natura.

"Sekarang semua fasilitas kantor dipajaki, tapi itu salah. Jadi kita hanya akan memberikan suatu threshold tertentu," kata Sri Mulyani dalam kick off Sosialisasi UU HPP, Jumat (19/11/2021).

Bendahara negara ini lantas menegaskan, tidak semua karyawan yang mendapat fasilitas kantor akan dikenakan pajak natura. Dia bilang, hanya jabatan tertentu dengan fasilitas fantastis yang akan menjadi objek pajak.

Artinya, karyawan biasa yang menerima fasilitas sekedar laptop atau ponsel tidak bisa dikenai pajak atas penghasilan natura.

"Kalau CEO, fringe benefit-nya banyak banget yang jumlahnya sangat besar. Tapi kalau pekerja dapet fasilitas laptop, masa iya dipajakin. Kan enggak begitu," ucap Sri Mulyani

Lebih lanjut dia menuturkan, ada pula beberapa fasilitas yang dikecualikan dari objek pajak natura.

Beberapa natura yang tidak dianggap sebagai penghasilan, yaitu penyediaan makan/minum bagi seluruh pegawai, natura di daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan seperti alat keselamatan kerja atau seragam, natura yang berasal dari APBN/APBD, serta natura lain dengan jenis dan batasan tertentu.

"Pekerja dikasih fasilitas kendaraan atau uang makan, ya kan enggak (dikenakan pajak). Bukan itu. Tapi ini adalah fringe benefit yang untuk beberapa segmen profesi tertentu luar biasa besar. Dan tentunya adil dianggap sebagai bagian dari pajak," tandas Sri Mulyani.

Sebelumnya diberitakan, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal menjelaskan, penghasilan natura akan dianggap penghasilan karena fasilitas tersebut dinikmati oleh orang pribadi.

Di sisi lain, saat ini tarif pajak badan dengan tarif pajak orang pribadi (OP) berbeda seiring disahkannya UU HPP.

Tarif PPh OP sendiri bersifat progresif, terdiri dari 5 lapisan dengan tarif tertinggi sebesar 35 persen untuk perseorangan berpenghasilan Rp 5 miliar per tahun. Sedangkan tarif pajak badan dikenakan 22 persen.

Kendati demikian, penghasilan natura kena pajak ini tidak dihitung dari harga mobil atau harga rumah yang didapat. Untuk fasilitas rumah misalnya, DJP akan menghitung pajak dari perkiraan biaya sewa rumah.

"Nanti kita hitung aturannya terkait berapa harga sewa seharusnya atau minimalnya atau harga penggantian yang sewajarnya, lah. Nah itulah yang menjadi penghasilan. Atau mobil disusutkan selama 4 tahun, tambah cost selama perawatan selama 1 tahun. Itulah yang dianggap penghasilan," pungkas Yon.

https://money.kompas.com/read/2021/11/19/133300026/sri-mulyani-semua-fasilitas-kantor-dipajaki-itu-salah

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Buat NPWP Online Orang Pribadi, Bisa dari Rumah

Cara Buat NPWP Online Orang Pribadi, Bisa dari Rumah

Whats New
Biaya Balik Nama Motor 2022 serta Syarat dan Cara Mengurusnya

Biaya Balik Nama Motor 2022 serta Syarat dan Cara Mengurusnya

Spend Smart
Kemenkop UKM dan Grab Sinergi Dorong UMKM Onboarding Digital

Kemenkop UKM dan Grab Sinergi Dorong UMKM Onboarding Digital

Rilis
Startup Workmate Angkat Eksekutif Baru Managing Director Indonesia

Startup Workmate Angkat Eksekutif Baru Managing Director Indonesia

Work Smart
Kemenko Perekonomian: Lin Che Wei Tak Terlibat dalam Pembahasan Minyak Goreng di Kementerian

Kemenko Perekonomian: Lin Che Wei Tak Terlibat dalam Pembahasan Minyak Goreng di Kementerian

Whats New
Gratis, Ini Syarat dan Cara Daftar GoFood 2022 Online

Gratis, Ini Syarat dan Cara Daftar GoFood 2022 Online

Smartpreneur
Cara Kerja Sistem MLFF Gunakan GNSS, Pengganti E-toll

Cara Kerja Sistem MLFF Gunakan GNSS, Pengganti E-toll

Whats New
Tinggal Sebulan, Harta yang Diungkap dalam PPS Tembus Rp 91,6 Triliun

Tinggal Sebulan, Harta yang Diungkap dalam PPS Tembus Rp 91,6 Triliun

Whats New
Pencabutan Larangan Ekspor CPO Dinilai Jadi Langkah Strategis Pulihkan Ekonomi

Pencabutan Larangan Ekspor CPO Dinilai Jadi Langkah Strategis Pulihkan Ekonomi

Whats New
Kemenko Perekonomian Ungkap Peran Lin Che Wei di Pemerintah, Ini Jawabannya

Kemenko Perekonomian Ungkap Peran Lin Che Wei di Pemerintah, Ini Jawabannya

Whats New
Catat Syarat dan Cara Daftar GrabFood 2022 Online

Catat Syarat dan Cara Daftar GrabFood 2022 Online

Smartpreneur
Ada Pengerjaan Proyek di Stasiun Manggarai, Ini Perubahan Rute Operasi KRL Commuter

Ada Pengerjaan Proyek di Stasiun Manggarai, Ini Perubahan Rute Operasi KRL Commuter

Whats New
Pengamat: Investasi di GoTo Bukan untuk Cari Cuan Harian atau Mingguan, melainkan Prospek Jangka Panjang

Pengamat: Investasi di GoTo Bukan untuk Cari Cuan Harian atau Mingguan, melainkan Prospek Jangka Panjang

Whats New
Upayakan Aplikasi MLFF Bebas Kuota Internet, Roatex Jajaki Operator Telekomunikasi

Upayakan Aplikasi MLFF Bebas Kuota Internet, Roatex Jajaki Operator Telekomunikasi

Whats New
Simak Syarat dan Cara Daftar Online Shopee Food Merchant

Simak Syarat dan Cara Daftar Online Shopee Food Merchant

Smartpreneur
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.