Erick Thohir Bantah Dapat Untung dari Bisnis PCR Milik Kakaknya

KOMPAS.com - Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa dirinya tidak mungkin mencari keuntungan pribadi terkait tes PCR bagi pelaku perjalanan. Apalagi terlibat langsung dalam mengarahkan kebijakan pemerintah soal kewajiban tes PCR untuk penumpang pesawat. 

Karena, kata dia, seluruh kebijakan itu diputuskan secara transparan melalui rapat terbatas bersama para menteri termasuk Presiden Joko Widodo.

"Kebijakan tes PCR bagi pengguna transportasi merupakan keputusan rapat terbatas yang dihadiri Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, Koordinator Penanganan PPKM darurat Jawa dan Bali, serta para menteri terkait," kata Erick Thohir dilansir dari Antara, Jumat (19/11/2021).

"Kebijakan itu secara transparan dan saya tidak mungkin mengatur jalannya rapat terbatas agar mendapat kebijakan yang menguntungkan pribadi saya," kata Erick lagi. 

Hal itu disampaikan menyusul tudingan beberapa pihak terhadap dirinya mengenai keterlibatan bisnis tes polymerase chain reaction (PCR).

Bisnis PCR yang dimaksud yakni layanan tes PCR dan antigen yang dijalankan di PT Genomik Solidaritas Indonesia (PT GSI). Di perusahaan tersebut, ada nama Garibaldi Thohir yang tak lain merupakan kakak dari Erick Thohir.

Kepemilikan saham secara tak langsung Garibaldi di PT GSI dilakukan melalui Yayasan Adaro. PT GSI merupakan perusahaan baru yang didirikan tak lama setelah pandemi Covid-19 merebak di tahun 2020. 

Bisnis utama dari PT GSI yakni menyediakan tes PCR dan swab antigen. Sebagai pemain besar, PT GSI bahkan bisa melakukan tes PCR sebanyak 5.000 tes per hari. 

Lab milik PT GSI bahkan terbilang sangat modern. Perusahaan ini membuka laboratorium tes PCR berstandar Biosafety Level (BSL) 2+. Cabangnya juga tersebar di beberapa lokasi di Jabodetabek. 

Laboratorium milik PT Genomik Solidaritas Indonesia ini dirancang untuk dapat memberikan pelayanan tes PCR yang tidak hanya berskala masif, tetapi juga memberikan hasil tes yang lebih cepat.

Kementerian BUMN, diakui Erick, turut memberikan dukungan pada awal tes PCR yang dimunculkan pada Maret atau April 2020 untuk tes dan pelacakan pasien Covid-19 di Tanah Air.

Saat itu, menurut dia, bahkan dirinya pun belum mengerti terkait test PCR. Tetapi berdasarkan hasil koordinasi dengan berbagai pihak, Kementerian BUMN memutuskan ikut membantu mengaktifkan 18 laboratorium PCR bekerja sama dengan rumah sakit BUMN dan sejumlah RS pemda.

"Ini semua tidak lain bagian dari 'kerja kerja kerja' pemerintah hadir untuk rakyat. Kami ditekankan oleh Bapak Presiden jangan pernah lelah melayani rakyat," kata dia.

Ia mengatakan sejak awal masa pandemi pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin melayani masyarakat dengan kerja kemanusiaan yang menganut recovery dan responsibility.

"Recovery yang dimaksud, akan melakukan segala upaya percepatan untuk penyelamatan jiwa manusia. Tetapi tetap responsibility, adalah melakukan seluruh kegiatan kemanusiaan tersebut dengan penuh tanggung jawab baik secara administrasi, hukum, dan jauh dari kepentingan pribadi," tutur dia.

Kebijakan wajib PCR, ujar dia, merupakan bagian dari serangkaian upaya tanpa henti pemerintah mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 lewat berbagai pintu yang ada.

"Kebijakan PCR sekali lagi merupakan bagian dari serangkaian upaya tanpa henti pemerintah yang diputuskan bersama-sama untuk perang melawan Covid yang belum selesai," ucap Erick.

Ia mengatakan tarif tes PCR untuk saat ini pun sudah bisa ditekan dari yang awalnya Rp 2 juta sampai Rp 5 juta, kini menjadi Rp 300 ribu.

"Kalau dibandingkan banyak negara kita masih masuk kategori yang termurah dan ini sesuai dengan audit BPKP. BPKP yang sudah mendampingi, bukan berarti penentuan harga yang ditentukan oleh sendiri. Dan ini juga ditetapkan oleh Kemenkes sesuai dengan tupoksi. Jadi bukan ditentukan oleh sendiri," kata dia.

Tidak ada kaitan dengan PT GSI

Erick Thohir menyebutkan bahwa dirinya sama sekali tak ada kaitannya dengan PT GSI, meskipun yayasan perusahaan kakaknya ada dalam struktur pemegang saham. 

"GSI pendiriannya juga saya tidak mengikuti. Dan itu di bawah Yayasan (Adaro)," beber Erick Thohir dalam Kick Andy Show.

Ia menegaskan, perusahaan miliknya, Grup Mahaka, sama sekali tak terlibat dalam pendirian PT GSI. Ia pun merasa bahwa ada pihak yang menyudutkan namanya dalam polemik tersebut.

"Ini bukan bisnis saya. (Bisnis) kesehatan, saya tidak punya track record itu, lalu saya di-framing bahwa memperkaya diri," ujar mantan Presiden Inter Milan itu. 

Menurut dia, sebagai pejabat publik, ia mengaku kerap menjadi sasaran fitnah. Ia bilang, dirinya juga tak lagi secara langsung mengurus bisnis setelah menjabat sebagai anggota kabinet. 

"Pejabat publik punya risiko bahwa dia harus menerima fitnah. Tetapi tentu fitnah itu harus dibuktikan, tidak bisa menuduh sembarangan tanpa data," tutur dia. 

Bahkan, dirinya juga secara rutin melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari komitmen integritas dirinya sebagai pejabat publik. 

"Saya melaporkan harta kekayaan saya secara transparan di KPK, di Pajak, dan alhamdulillah konsisten sampai hari ini. Kita salah satu pribadi yang melaporkan kekayaan dan pajak secara transparan," ungkap Erick Thohir.

"Saya tekanan kan dengan segala hormat pada konteks Covid-19 itu banyak risiko yang harus diambil oleh pejabat publik. Tanpa ada niat sedikit pun, pasti hanya untuk pikiran memperkaya diri sendiri, lillahita'ala," tambah dia.