Realisasi Anggaran PEN Baru 66 Persen

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memproyeksikan realisasi PEN tembus 95 persen sampai akhir tahun 2021. Sebab, klaim rumah sakit hingga pemberian insentif pajak masih berjalan.

"Sampai dengan tanggal 19 November 2021 tahun ini, PEN telah terealisasi sekitar 67 persen dari pagu. Estimasi kami, PEN akan terealisasi 95 persen di akhir tahun nanti," kata Suahasil dalam webinar Economic Outlook 2022, Senin (22/11/2021).

Suahasil merinci, anggaran PEN untuk klaster kesehatan terealisasi 63 persen atau Rp 135,53 triliun dari pagu Rp 214,96 triliun. Dana PEN tersebut digunakan untuk pembagian paket obat untuk masyarakat dan penebalan PPKM, penggunaan RS darurat, biaya perawatan pasien Covid-19, hingga pengadaan vaksin.

"Komponen kesehatan kemungkinan besar akan cukup tinggi realisasinya karena kita sekarang masih ada proses tagihan RS yang sedang berproses, dan kita harapkan bisa diselesaikan tahun 2021 ini," ucap Suahasil.

Sementara itu, anggaran PEN untuk klaster perlindungan sosial sudah terealisasi 75,5 persen atau Rp 140,50 triliun dari pagu Rp 186,64 triliun. Kemudian dukungan UMKM dan korporasi mencapai 50,4 persen atau Rp 81,83 triliun dari pagu Rp 162,40 triliun.

Adapun anggaran untuk program prioritas terealisasi 64 persen atau Rp 75,44 triliun dari pagu Rp 117,94 triliun.

"Program prioritas ini dijalankan oleh berbagai K/L. Baru 64 persen, namun seperti biasa kuartal IV ada dorongan penyerapan anggaran yang lebih tinggi," tutur Suahasil.

Sedangkan insentif usaha berupa insentif pajak terealisasi 99,4 persen atau Rp 62,47 triliun dari pagu Rp 62,83 triliun.

Suahasil menuturkan, pemberian insentif usaha yang mencapai 99 persen ini menunjukkan adanya kegiatan ekonomi. Ekonomi yang bergerak meningkatkan klaim atas insentif pajak.

"Kalau tidak ada kegiatan ekonomi, tidak ada transaksi, ya tidak ada klaim. Tapi kalau klaim bisa sampai 99 persen, ini artinya ada kegiatan ekonomi. Bagaimana sampai akhir tahun? Kemungkinan besar ini akan melewati 100 persen dan akan diakomodasi sebagai bentuk dorongan dari APBN agar kegiatan ekonomi terus bergulir," pungkas Suahasil.