Jokowi Jengkel dengan Pemda yang Uangnya Banyak Nganggur di Bank

Berdasarkan laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jokowi mengetahui dana Pemda di bank pagi ini mencapai Rp 226 triliun. Padahal akhir Oktober 2021 lalu, anggarannya lebih kecil, yakni sekitar Rp 170 triliun.

"Saya dulu peringatkan di Oktober (karena ada anggaran menganggur) Rp 170 triliun. Ini naik menjadi Rp 226 triliun. Ini perlu saya ingatkan, uang kita sendiri saja tidak digunakan, kok ngejar orang lain untuk uangnya masuk. Logikanya enggak kena," kata Jokowi dalam Rakornas dan Anugerah Layanan Investasi 2021, Rabu (24/11/2021).

Padahal, kata Jokowi, sepertiga dana APBN disalurkan kepada Pemda karena adanya otonomi daerah. Tercatat, ada sekitar Rp 642 triliun dana APBN yang disalurkan kepada pemerintah daerah.

Sayangnya, Pemda kerap lelet menyerap anggaran sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum di wilayah masing-masing justru masih mengendap di bank.

"Tapi saya harus ngomong apa adanya. Kita tahu defisit APBN tidak kecil, Rp 548 triliun. Sebagian dari APBN dikirim melalui transfer ke daerah sebanyak Rp 642 triliun baik provinsi, kabupaten. Uangnya ada di APBD provinsi atau kab atau kota.

"Artinya, itu uang yang siap Rp 642 triliun. Kita belum gunakan uangnya orang lain, uang yang kita sendiri saja, Rp 642 triliun. Saya harus ngomong apa adanya, masih ada tadi pagi (uang Pemda di bank). Ini sudah akhir November, tinggal sebulan lagi. Tidak turun justru naik," beber Jokowi.

Untuk itu Jokowi mengimbau Pemda, baik gubernur maupun bupati segera menghabiskan anggaran sebelum menarik investasi. Bila dana yang berasal dari dua sumber itu terealisasi dengan baik, maka multiplier effect-nya pun akan tercipta.

"Uang kita sendiri dihabiskan segera, direalisasikan segera, baru cari investor untuk uang datang. Logika ekonominya seperti itu. Ini masih Rp 226 triliun, lho. Gede sekali ini," pungkas Jokowi.