Jokowi Soal Nikel: Enggak Masalah Digugat WTO, Kita Ingin Buka Lapangan Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo menegaskan akan tetap melanjutkan pelarangan ekspor bahan mentah, seperti nikel hingga bauksit meski digugat Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, pelarangan ekspor bahan mentah semata-mata untuk menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk anak negeri.

Kendati melarang ekspor, Jokowi masih membuka kerja sama memproduksi nikel menjadi barang jadi dan barang setengah jadi.

"Meskipun kita memang digugat di WTO, enggak masalah. Tapi di sini (kami melarang ekspor nikel karena) kita ingin membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya di negara kita Indonesia. Golnya ada di situ," kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Rabu (24/11/2021).

Jokowi mengungkap, pemerintah sudah berencana kembali melarang ekspor raw material secara bertahap. Setelah nikel, pemerintah akan melarang ekspor bauksit, timah, hingga tembaga.

Pelarangan ekspor itu harus dihitung dan dikalkulasi untuk mengantisipasi dampaknya.

"Mungkin tahun depan dengan kalkulasi hitung-hitungan, stop ekspor bauksit. Tahun depannya lagi hitung-hitungan bisa stop tembaga, tahun depannya lagi stop timah. Kita ingin agar bahan-bahan mentah itu semuanya diekspor dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi," ucap Jokowi.

Penyetopan ini kata Jokowi, menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi untuk Indonesia, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan.

Dari penyetopan ekspor nikel, potensi penyerapan nilai tambah Indonesia tahun ini mencapai 20 miliar dollar AS, lebih tinggi dibanding 3-4 tahun lalu yang mencapai 1,1 miliar dollar AS.

Adapun bauksit, Jokowi memproyeksi nilai tambah yang dihasilkan mencapai 20-30 miliar dollar AS.

"Tidak boleh lagi yang namanya kita mengekspor bahan mentah, raw material. Ini stop, sudah stop," tandas Jokowi.