RI Mau Jadi Negara Maju, Menteri PPN: Ekonomi Harus Berbasis Pengetahuan dan Teknologi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia berencana menjadi negara maju tahun 2045.

Pada umur 100 tahun usai kemerdekaan, Indonesia berlomba menjadi ekonomi terbesar kelima secara global yang didorong oleh ekonomi pengetahuan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, artinya Indonesia butuh investasi dalam pengetahuan dan inovasi untuk mengatasi masalah kebijakan penting.

Investasi itu mesti dikolaborasi oleh beberapa pihak, yakni pemerintah, sektor swasta, dan lembaga riset.

"Kolaborasi triple helix antara pemerintah, swasta, dan lembaga riset menjadi penting untuk bisa menjawab kebutuhan kompleksitas ekonomi ke depan, didorong oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujar Suharso dalam siaran pers, Jumat (26/11/2021).

Suharso menuturkan, ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi mendorong percepatan perubahan. Sebab menurutnya, banyak tantangan yang tidak bisa lagi diatasi dengan cara-cara lama, seperti pandemi Covid-19.

Pada masa pandemi saja, penetrasi teknologi menjadi lebih cepat sehingga mendisrupsi kehidupan.

"Tantangan ini tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara lama. Maka, tidak ada cara lain kecuali dilakukan sebuah transformasi ekonomi yang memperhitungkan keadaan dunia," ucap Suharso.

Saat ini, Kementerian telah menyusun enam strategi besar dalam Transformasi Ekonomi Indonesia yang diharapkan mampu menjadi game changer menuju Indonesia Maju 2045.

Enam strategi itu juga perlu didukung oleh badan riset, seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

BRIN perlu memprioritaskan sektor iptek untuk investasi jangka panjang.

"Nantinya, BRIN akan menciptakan fondasi berbasis penelitian yang kuat dan berkelanjutan yang berfokus pada ekonomi digital, hijau, dan biru," beber dia.

Regional Director for Equitable Growth, Finance, and Institutions (EFI) Group for East Asia Pacific World Bank, Hassan Zaman menyampaikan, inovasi dan penelitian yang dilakukan ini bisa menjadi contoh bagi negara lain.

Dengan demikian, dibutuhkan banyak kebijakan berbasis bukti yang dikembangkan melalui kolaborasi dan kemitraan yang lebih luas untuk mendorong pembangunan ekonomi, salah satunya kebijakan mengenai pengentasan kemiskinan.

"Transformasi ekonomi menuju ekonomi berbasis pengetahuan adalah kunci untuk pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan inklusif. Kebijakan progresif diperlukan untuk memastikan ekosistem pengetahuan dan inovasi Indonesia menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi," pungkas dia.