Apa Implikasinya jika Upah Minimum Ditetapkan Tak Sesuai PP Pengupahan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat telah memutuskan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2022 rata-rata sebesar 1,09 persen.

Dalam penetapan upah minimum tersebut pemerintah mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Lantas, apa implikasi jika penetapan upah minimum tidak sesuai dengan PP Pengupahan?

Mengutip akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan, @kemnaker pada Sabtu (27/11/2021), berikut beberapa implikasi yang bisa terjadi jika penetapan upah minimum tidak sesuai dengan PP Pengupahan:

Implikasi Jika Penetapan Upah Minimum Tidak Sesuai PP Pengupahan

• Menurunkan indeks daya saing Indonesia, khususnya pada aspek kepastian hukum
• Menurunnya kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia
• Apabila UMP ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan maka akan berpotensi:
• Terhambatnya perluasan kesempatan kerja baru
• Terjadinya subtitusi tenaga kerja ke mesin (otomatisasi proses produksi))
• Memicunya terjadinya PHK
• Mendorong terjadinya relokasi dari lokasi yang memiliki nilai UMK tinggi ke lokasi yang memiliki nilai UMK lebih rendah
• Mendorong tutupnya perusahaan, khususnya pada situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini
• Mempersempit dialog kesepakatan upah, serta penerapan struktur dan skala upah.

Perbedaan UMP dan UMK

Aturan mengenai upah minimum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Upah minimum adalah batas bawah atau upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang dibayarkan kepada buruh atau pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Sementara, upah pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.

Nah, upah minimum terdiri dari UMP dan UMK. Dikutip dari instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), beda UMP dan UMK ada pada pemberlakuannya.

UMP adalah upah minimum yang berlaku di seluruh kabupaten/kota di dalam satu provinsi, sedangkan UMK adalah upah minimum yang berlaku hanya di sebuah kabupaten atau kota.

Penetapan UMK pun memiliki syarat, yakni pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan.

Gubernur menetapkan upah minimum melalui Keputusan Gubernur. UMP ditetapkan paling lambat 21 November tahun berjalan.

Sementara UMK ditetapkan paling lambat 30 November tahun berjalan. Upah minimum ditetapkan berlaku terhitung tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Aturan UMP dan UMK

Di dalam Pasal 25 ayat (2) PP 46 Tahun 2021 dijelaskan, UMP dan UMK ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Kondisi ekonomi yang dimaksudkan meliputi paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Khusus untuk UMK, elemen yang menjadi unsur perhitungan meliputi pertumbuhan ekonomi daerah dan atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pada Pasal 26 ayat (1) dijelaskan, penyesuaian nilai upah minimum dilakukan setiap tahun.

Pada pasal berikutnya dijelaskan, penyesuaian ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan.

Pada pasal berikutnya dijelaskan, penyesuaian ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan.

Perhitungan batas atas upah minimum dihitung dengan menggunakan rata-rata konsumsi per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya ART dan dibagi rata-rata banyaknya ART bekerja pada setiap rumah tangga.

Sementara itu, batas bawah upah minimum yakni 50 persen dari batas atas upah minimum. Dengan demikian, rumus perhitungan penyesuaian upah minimum adalah sebagai berikut:

UM (t+1) = UM (t) + {Max(PE(t),Inflasi(t)x[batas atas (t) - UM (t)/Batas atas (t) - Batas bawah (t)] x UM (t)}.