Pemerintah Siapkan Rp 11 Triliun untuk Lanjutkan Program Kartu Prakerja di 2022

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio N Kacaribu mengungkapkan, pemerintah akan mengalokasikan dana perlindungan sosial sebesar Rp 252,3 triliun, dan 4,3 persen dari dana tersebut digunakan untuk anggaran kartu prakerja.

“Tahun 2022 program kartu prakerja akan terus dilanjutkan, skema pelaksanaannya bersifat semi bantuan sosial. Dari alokasi dana perlindungan sosial sebesar Rp 252,3 triliun, untuk anggaran kartu prakerja sebesar Rp 11 triliun, atau 4,3 persen dari anggaran perlindungan sosial,” jelas Febrio secara virtual, Rabu (1/12/2021).

Febrio mengungkapkan kelanjutan dari program ini dilakukan dan bersifat regular, akan dimulai dengan mempertimbangkan situasi yang semakin kondusif.

Di sisi lain, pemerintah terus berupaya melakukan evaluasi manfaat program dan perbaikan berkelanjutan dengan meningkatkan tata kelola program agar semakin transparan dan akuntabel.

“Peningkatan tata kelola mencakup pengadaan barang/ jasa pemerintah, termasuk verifikasi lembaga pelatihan yang diusulkan, dan mitra pltform digital. Selanjutnya efisiensi program kartu prakerja diikuti dengan modul platihan yang semakin variatif,” tambah dia.

Sebagai informasi, tahun 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kartu prakerja sebesar Rp 10 triliun dengan target penerima manfaat sebanyak 5,6 juta. Namun, realisasinya melebihi target yakni 5,19 juta dengan total anggaran Rp 13,4 triliun.

Di tahun 2021, alokasi program kartu prakerja mencapai Rp 21,2 triliun yang semula Rp 21,2 triliun dengan target 5,97 juta penerima. Per Oktober 2021, realisasi penerima mencapai 2,7 juta penerima dengan total anggaran Rp 9,4 triliun.

“Secara akumulatif jumlah penerima program kartu prakerja yang ditetapkan dari awal sampai 30 September 2021 sudah mencapai 12 juta penerima yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, 514 kabupaten kota,” jelas Febrio.