Sri Mulyani: Wanita sampai UMKM Rentan Terjebak Pinjol Ilegal

Sebab menurut dia, layanan keuangan digital yang ilegal seperti pinjaman online ilegal dan investasi bodong kerap menyasar masyarakat di level tersebut.

"Kita butuh target (mengedukasi soal literasi keuangan) utamanya untuk warga miskin, warga kurang edukasi, orang tua, UMKM, startup, dan wanita. Mereka adalah pihak yang rentan terkena aktivitas finansial ilegal," kata Sri Mulyani dalam OJK-OECD conference, Kamis (2/12/2021).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, aktivitas finansial ilegal tidak dapat dipisahkan dari rendahnya literasi keuangan masyarakat. Berdasarkan data OJK, indeks literasi keuangan Indonesia baru pada angka 38,03 persen di tahun 2019.

Di sisi lain OJK telah menutup dan memblokir lebih dari 3.500 pinjol ilegal sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2021.

"Maka itu kita perlu meningkatkan literasi keuangan sehingga pengguna bisa menilai produk mana yang aman secara efektif. Mereka juga bisa menjaga diri mereka dari kecurangan (fraud) dan kejahatan," ucap Sri Mulyani.

Adapun rendahnya tingkat literasi keuangan itu menegaskan, masih banyak warga yang mengakses layanan keuangan digital yang ilegal tanpa dibarengi pengetahuan. Tak ayal, mereka terjebak dalam iming-iming bunga rendah.

Ketika sudah terjebak, layanan keuangan digital ilegal seperti pinjol-pinjol ilegal kerap melakukan penagihan secara kasar dan melakukan kekerasan psikis.

"Perlindungan konsumen yang kuat diperlukan sehingga dapat memastikan perluasan akses ke layanan keuangan akan membawa lebih banyak manfaat daripada kesengsaraan," tutur Sri Mulyani.

Lebih lanjut wanita yang akrab disapa Ani ini mengutarakan, semua negara perlu membuat standar literasi keuangan. Caranya adalah dengan mengembangkan strategi serta program promosi terkait pendidikan keuangan.

Kemudian, Indonesia akan fokus pada tiga hal terkait inklusi keuangan di bawah kemitraan global pada perhelatan KTT G20. Pihaknya akan merumuskan kerangka implementasi tingkat tinggi seiring pesatnya pertumbuhan pembiayaan digital.

Indonesia kata Sri Mulyani, akan mendorong inklusi keuangan melalui digitalisasi untuk meningkatkan akses keuangan baik individu maupun UMKM.

"Kami menyematkan isu perlindungan konsumen dan literasi keuangan dalam diskusi tersebut. Seperti kita tahu, peningkatan perlindungan konsumen akan menjadi sangat penting seiring dengan semakin kompleks, semakin dinamis, dan semakin rentannya industri jasa keuangan terhadap risiko," pungkas Ani.