Harga Mobil Listrik Mahal, Gaikindo Minta Ada Insentif dari Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mendorong transisi ke energi yang ramah lingkungan, salah satunya melalui ekosistem kendaraan listrik. Namun, hal yang menjadi kendala adalah mahalnya harga mobil listrik.

Sekretaris Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan, harga mobil listrik di Indonesia paling murah sekitar Rp 600 juta. Padahal daya beli masyarakat terhadap kendaraan masih di bawah Rp 250 juta.

"Ini saya pikir cukup berat dan harganya cukup tinggi, harga mobil listrik yang paling murah pun harganya Rp 600 juta. Nah masyarakat kita daya belinya masih dikisaran di bawah Rp 250 juta," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/12/2021).

Oleh sebab itu, kata Kuhuh, masih ada jarak harga sekitar Rp 300 juta antara harga mobil listrik dengan harga yang diminati masyarakat Indonesia. Menurutnya, untuk mengatasi hal ini diperlukan dukungan pemerintah berupa insentif guna meningkatkan pengguna mobil listrik.

Kukuh bilang, pada umumnya pemerintah negara lain memberikan insentif agar harga mobil listrik lebih terjangkau, sehingga masyarakatnya beralih menggunakan kendaraan tersebut. Seperti di China yang mendapatkan subsidi mencapai 15.000 dollar AS per unit.

"Di mana pun juga kendaraan listrik mendapat subsidi dari pemerintahnya, di China kami dapat informasi dari kolega subsidinya sekitar 15.000 dollar AS per unit, begitu juga di Korea Selatan," kata dia,

"Jadi pembangunan ekosistem kendaraan listrik perlu didukung dengan kebijakan yang dapat mengurangi harga kendaraan listrik," tambah Kukuh.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan selain ramah lingkungan, penggunaan kendaraan listrik juga dapat membuat perekonomian lebih stabil. Sebab, sumber daya listrik berasal dari pembangkit yang energi primernya tersedia di dalam negeri.

Maka, dengan terbangunnya ekosistem kendaraan listrik yang energinya bersumber dari dalam negeri, penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) akan berkurang, sehingga negara juga dapat mengurangi impor minyak dan berujung pada penghematan devisa.

Kondisi ini akan menekan angka defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) dan membuat perekonomian dalam negeri lebih stabil.

"Kita mengimpor triliunan rupiah bahan bakar untuk mobil fosil, sementara untuk mobil listrik kita tidak melakukan impor terkait dengan energi primer, ini dua hal yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi kita kedepan," ujar Zulkifli.

Menurutnya untuk mengakselerasi ekosistem mobil listrik di kalangan masyarakat, dibutuhkan kebijakan yang lebih menarik untuk mendorong masyarakat membeli mobil listrik dibandingkan membeli mobil berbahan bakar fosil.

Ia mengatakan, pemerintah memang telah menghapuskan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil listrik, tapi ada dua pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang dinikmati oleh mobil fosil, namun belum dinikmati mobil listrik.

Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah bisa memberikan kebijakan yang sama terkait insentif pajak antara mobil listrik dengan mobil fosil.

"Kami yakin dan berharap kebijakan pemerintah untuk dapat melakukan penghapusan dari PPn dan PPh tersebut (terhadap mobil listrik), sesuai yang dinikmati mobil fosil," kata dia.