Rangkaian KTT G20 Dimulai Hari Ini, Indonesia Bahas 3 Isu Utama

JAKARTA, KOMPAS.com - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dengan keketuaan Indonesia sudah dimulai. Sekitar 38 negara menghadiri Sherpa Track Meeting yang mulai terselenggara hari ini, Selasa (7/12/2021).

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan, Indonesia akan membahas tiga fokus utama dalam konferensi, mulai dari penanganan pandemi, isu lingkungan, hingga pencapaian sustainable development goals (SDGs).

"Saya tekankan tiga prioritas Indonesia, yaitu membangun arsitektur kesehatan dunia yang lebih kuat, transisi energi, dan transformasi digital," kata Retno dalam konferensi pers First G20 Sherpa Meeting, Selasa (7/12/2021).

Retno menuturkan, ekspektasi dunia terhadap G20 sangat besar agar dapat memimpin pemulihan ekonomi global. Kerja G20 harus membawa manfaat bagi semua, dari barat ke timur, utara ke selatan, maupun negara kecil dengan negara besar.

Oleh karena itu, inklusivitas menjadi kunci sesuai dengan tema G20, Recover Together Recover Stronger.

Dia berharap, Sherpa track meeting menghasilkan arah yang jelas sehingga mampu mentransformasi tantangan menjadi kesempatan.

"G20 harus down to earth, dengan demikian G20 tidak memiliki alternatif kecuali mengambil tanggung jawab agar dapat menghasilkan yang konkret untuk menjawab tantangan global dari pandemi, lingkungan, sampai pencapaian SDGs," kata Retno.

Sementara itu, Airlangga Hartarto berujar, pertemuan pertama jalur Sherpa (Sherpa Track) dari 150 pertemuan merupakan awal dimulainya keketuaan Indonesia dalam G20.

Dia berharap pertemuan mendapat solusi yang jelas mengenai penanganan pandemi di seluruh dunia secara bersama-sama. Sebab, munculnya varian Omicron tak lain karena ketimpangan akses vaksin di Afrika.

"Omicron muncul dari Afrika yang vaksinasi rate-nya baru 20 persen, seluruh Afrika rata-rata baru 10 persen. Pandemi mengganggu recovery rate," ucap Airlangga.

Nantinya dalam diskusi, Indonesia mendorong ASEAN termasuk Indonesia menjadi hub produksi vaksin berbasis mRNA. Setiap negara dengan populasi minimal 100 juta, perlu memiliki satu pusat produksi vaksin.

Sementara terkait transisi energi, diskusi berkutat pada masalah teknologi affordable yang mumpuni sehingga pengurangan emisi karbon terlaksana.

"Kita lihat pengembangan yang lebih sustain dan untuk itu tentu berbagai teknis perlu dibahas. Ketiga topik tersebut menjadi guidance yang bisa direkomendasikan dan bisa dilaksanakan atau pro rakyat, komplit," pungkas Airlangga.