Bos OJK: Kalau Pinjam Uang, Pilih Pinjol yang Legal

“Literasi keuangan harus kita percepat supaya, kasus-kasus seperti pinjaman online (pinjol) ilegal bisa dipahami masyarakat. Kalau pinjam uang, pilih (pinjol) yang legal. Maka itu, informasi secara masif harus disampaikan ke masyarakat,” kata Wimboh dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Kamis (16/12/2021).

Wimboh menjelaskan, upaya mendorong literasi masyarakat bukan pekerjaan pemerintah pusat saja, perlu adanya kerja sama dengan pemerintah daerah.

Wimboh bilang, kegiatan-kegiatan edukasi perlu dilakukan untuk mendorong target inklusi keuangan masyarakat 90 persen di tahun 2024.

“OJK dalam meningkatkan pelayanan ke masyarakat tidak ada artinya jika tidak bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Salah satu indikasi bagaimana masyarakat bisa akses keuangan adalah inklusi keuangan, target kita dari 76 persen menjadi 90 persen di tahun 2024,” kata Wimboh.

Untuk mencapai target tersebut, selain didorong pemanfaatan teknologi digital, literasi keuangan juga perlu digenjot secara cepat. Program-program yang lebih masif diharapkan bisa mendorong pemahaman masyarakat memanfaatkan sektor keuangan.

Di sisi lain, OJK juga menargetkan inklusi keuangan juga dapat dipahami oleh para pelaku UMKM. OJK juga mendukung skema-skema pembiayaan di daerah. Sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM, OJK bersedia membantu untuk memudahkan akses pendanaan tersebut.

“Kalau ada di daerah–daerah yang belum dapat pembiayaan, bisa disampaikan ke OJK. Kami akan bantu untuk akses. Seperti di Temanggung, kami langsung datang dan ternyata klaster  tertentu sulit, dan ini kami bantu handle,” jelas dia.

Wimboh optimis inklusi keuangan akan tercapai dan memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat dan UMKM dengan kontribusi dan sinergi dari pemerintah daerah dalam mendorong tercapainya target inklusi keuangan di tahun 2024.