Anggota Komisi VI DPR: Isu Pemotongan Gaji Karyawan Pertamina Absurd

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus menilai rencana aksi mogok kerja dari serikat pekerja Pertamina yang menggunakan isu pemotongan gaji karyawan, serta masalah hubungan industrial adalah narasi absurd dan tuduhan yang prematur. Hal itu dia ketahui berdasarkan hasil klarifikasi yang sudah dilakukannya.

Menurut Deddy, isu pemotongan gaji karyawan Pertamina dan masalah hubungan industrial hanyalah pengalihan isu yang dibuat oleh elite Serikat Pekerja Pertamina.

"Saya meyakini bahwa tujuan utama dari elite serikat pekerja itu adalah menjatuhkan Direktur Utama dan menyandera Pertamina dihadapan publik”, ungkap Deddy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/12/2021).

"Isu pemotongan gaji karyawan itu terlalu prematur dan absurd,” sambungnya.

Sebagai mitra kerja di DPR, Deddy mengaku telah meminta keterangan tentang isu tersebut kepada jajaran terkait di Pertamina. Menurutnya, masalah pemotongan gaji itu baru sebatas wacana dan merupakan hasil survey internal terhadap karyawan Pertamina sendiri.

Dimana mayoritas karyawan setuju untuk bergantian melakukan aktivitas dari rumah (WFH) dan bekerja dari kantor (WFO). Bagian terbesar karyawan yang melakukan fungsi-fungsi administratif yang dapat dilakukan di luar kantor atau dari rumah, justru merasa metode WFH dapat meningkatkan kualitas hidup dan kinerja mereka.

Sedangkan untuk karyawan dengan fungsi manajerial, operasional dan pelayanan publik, tetap berlaku kebijakan bekerja di kantor.

"Diskusi yang berkembang di internal Pertamina adalah diperlukan mekanisme keadilan antara mereka yang boleh bekerja dari rumah dengan karyawan yang harus tetap bekerja dari kantor yang lebih beresiko. Itupun opsi pemotongan gajinya sangat tidak signifikan, berkisar 1,5 - 3 persen. Dan ini dimaksudkan sebagai cara menghadirkan keadilan bagi seluruh karyawan," kata dia.

Legislator dari Fraksi PDI-P ini menjelaskan, wacana pemotongan gaji tersebut tidaklah pantas menjadi persoalan. Gaji karyawan Pertamina itu sangat tinggi, bisa mandapatkan 20 kali take home pay atau setara dengan 39 kali gaji pokok.

Deddy mencontohkan, Arie Gumilar yang menjadi Ketua FSPPB dengan jabatan Manager Innovation & Improvement PT. Kilang Pertamina dengan gaji mencapai hampir Rp. 70 juta perbulan dan dalam setahun berpenghasilan di atas Rp1 miliar.

“Jika dia ingin bekerja dari rumah, maka hanya akan dipotong sekitar Rp 2 jt per bulan. Dan dia pun bebas memilih mau bekerja dari rumah atau sepenuhnya di kantor. Jadi menurut saya disamping prematur karena masih dalam pembahasan, isu ini hanyalah pengalihan dari hasrat elite tertentu di dalam tubuh SP Pertamina yang harus dipertanyakan,” beber Deddy.

“Jangan sampai seluruh karyawan Pertamina dijadikan tunggangan untuk menyukseskan agenda politis tertentu para elitenya,” kata Deddy.

Menurut Deddy, seharusnya orang seperti Arie Gumilar tidak memprovokasi karyawan Pertamina untuk tujuan pribadinya sendiri.

Akan lebih bermanfaat bagi Pertamina dan bangsa ini jika Arie Gumilar fokus pada tanggung jawabnya untuk melakukan inovasi dan perbaikan serta efisiensi dan produktifitas kilang-kilang Pertamina yang masih jauh dari harapan.

“Saya menyarankan agar Arie Gumilar berhenti menyalakan api di dalam Pertamina dan didalam masyarakat jika terjadi pemogokan massal saat menjelang akhir tahun ini”, ujar Deddy.

Sebelumnya, Sebelumnya, FSPPB menyatakan akan melakukan aksi mogok kerja dalam rangka mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Permohonan itu sudah dilayangkan FSPPB melalui surat kepada Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor 110/FSPPB/XII/2021-ON3 tertanggal 10 Desember 2021 perihal Permohonan Pencopotan Direktur Utama PT Pertamina.

Aksi mogok itu pun berpotensi diperpanjang sampai terpenuhinya tuntutan pekerja berdasarkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 111/FSPBB/XII/2021-ON3 tertanggal 10 Desember 2021 perihal Disharmonisasi Hubungan Industrial PT Pertamina (Persero).

Adapun aksi mogok kerja rencananya diikuti pekerja Pertamina Group, anggota Serikat Pekerja Pertamina yang tergabung dalam FSPPB dan akan dilakukan diseluruh wilayah kerja PT Pertamina (Persero) holding dan subholding.