Sri Mulyani Tantang Negara Maju Ikut Danai Transisi Energi Indonesia, "Kami OK, asal Dapat Financing..."

Untuk memensiunkan 5,5 GW PLTU Batubara saja misalnya, pihaknya membutuhkan dana hingga miliaran dollar AS, yakni 20-30 miliar dollar AS.

Angkanya setara dengan Rp 284 triliun hingga Rp 426 triliun (kurs Rp 14.200).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentu saja tak mau transformasi dari energi fosil menuju energi hijau membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak terseok-seok.

"Yang memang sangat mahal adalah energy transition (transisi energi). Untuk mengubah energi ini enggak seperti membalikkan tangan," kata Sri Mulyani.

"Kita harus punya perencanaan yang baik, yaitu berapa jumlah demand akan meningkat, berapa jumlah coal plant (PLTU batu bara) yang akan bisa dipensiunkan secara dini, dampaknya berapa banyak dari sisi keuangan," lanjutnya.

Menurut Menteri Keuangan yang akrab disapa Ani ini, dalam pembahasan internasional perhatian dunia ke Indonesia, yakni bagaimana caranya melakukan transisi energi yang mulus, terjangkau oleh industri dan rakyat, berkeadilan serta aman.

Tantang negara maju ikut danai transisi energi Indonesia

Ani ini lantas menantang negara-negara maju untuk menyediakan pendanaannya. Sebab, negara maju juga berkontribusi besar menyebabkan karbondioksida (CO2) di dunia.

Di sisi lain, Indonesia sudah berkomitmen menurunkan gas rumah kaca dengan mendesain energy transition mechanism (ETM).

"Jadi leadership Indonesia itu benar-benar dilihat, sebagai negara produsen coal. Kita masih didominasi coal, tapi kita mengatakan, 'oke, fine, we are going to design this policy as long as' kita bisa mendapatkan financing juga. Jadi kita sekarang menantang daripada defensif," ucap Ani.

Cara lain, kata Ani, Indonesia juga mengajak dunia menurunkan emisi karbon secara lebih cepat dengan memanfaatkan sektor kehutanan, seperti penanaman mangrove.

(Penulis Fika Nurul Ulya | Editor Akhdi Martin Pratama)