Saat Sri Mulyani Mengenang Vaksin Covid-19 Harus Gratis: Langsung Mumet...

Bendahara negara ini langsung mumet ketika Presiden Joko Widodo menginstruksikan vaksin Covid-19 harus diberikan secara cuma-cuma tanpa biaya sepeserpun kepada seluruh masyarakat Indonesia.

"Maka Presiden beberapa saat langsung koreksi bahwa ini harus semuanya gratis. Lah anggarannya kita 'kan, langsung mumet," kata Sri Mulyani dalam acara Ngobrol Tempo, Selasa (28/12/2021).

Semula, vaksin Covid-19 yang sudah dipesan RI dari berbagai negara memang tidak 100 persen gratis. Pemerintah saat itu memutuskan masyarakat mampu tetap membayar biaya vaksinasi, sedangkan yang tidak mampu diberikan cuma-cuma.

Masyarakat yang tidak mampu ini tergolong dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN-KIS dan beberapa golongan lain. Pemerintah kala itu sudah berencana menalangi 140 juta warga.

"PBI dan yang lain-lain itu ada 96 juta kali 2 plus kelompok di daerah. Berarti sekitar 130 juta-140 juta yang ditalangi pemerintah," ucap dia.

Ketika rencana itu mencuat, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mendapat kritik dan nasihat bahwa akselerasi vaksin tidak akan berhasil jika masih berbayar, meskipun hanya untuk orang-orang kaya.

Saat itulah Presiden langsung memberikan arahan bahwa vaksin Covid-19 harus gratis untuk seluruh kalangan agar mempercepat herd immunity (kekebalan komunal).

"Itu akan kompleks banget. Terus kita pikir kalau begitu, berapa jumlahnya? Dihitungnya berdasarkan offering pertama waktu itu, Sinovac berapa, Sinopharm berapa, AstraZeneca berapa," ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut wanita yang akrab disapa Ani ini mengucapkan, masalah tidak berhenti di situ. Ketika anggaran sudah tersedia di tahun 2020, rupanya vaksin masih belum siap.

Padahal dia sudah berasumsi, anggaran vaksin gratis akan banyak keluar pada tahun 2020. Namun, akselerasi kemudian meleset ke tahun 2021.

"Dan itu kemudian yang menyebabkan kita harus realokasi, realokasi, realokasi karena setiap tahun anggaran itu diatur dalam APBN. UU APBN harus diikuti karena saya tahu nanti kita akan diaudit, kita lakukan realokasi," pungkas Ani.