Salin Artikel

Pengusaha Minta BP Jamsostek dan BPJS Kesehatan Abaikan Keputusan Anies soal UMP 2022

Dengan begitu, BP Jamsostek dan BPJS Kesehatan diminta tidak menaikkan iuran peserta yang mengacu kepada keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut. Sebab kata Apindo, pihaknya akan menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Niaga (PTUN).

"Ke BPJS pun tentunya kami akan melakukan pendekatan agar menunggu kepastian hukum nanti setelah ada keputusan pengadilan (PTUN). Kami akan berusaha untuk melakukan pendekatan kepada BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan untuk tidak dulu (memungut iuran) dengan ketentuan ini (Kepgub DKI No.1517/2021)," kata Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta Nurjaman dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Kamis (30/12/2021).

Apindo mengatakan pihaknya mendapatkan kabar bahwa BP Jamsostek dan BPJS Kesehatan sudah menyurati setiap perusahaan di Jakarta, terkait adanya kenaikan tarif iuran karena  mengikuti keputusan Anies tersebut.

Seperti diketahui, Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 terkait dengan ketetapan upah minimum DKI tahun 2022 yang naik sebesar 5,1 persen.

"Selagi ini (Kepgub DKI No.1517/2021) belum ada kepastian hukum. Insya Allah, Pak Ketum (Apindo Hariyadi Sukamdani) akan membuat surat kepada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan agar mempergunakan SK Gubernur Nomor 1395 (sebagai acuan)," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menetapkan UMP DKI Jakarta 2022 naik 5,1 persen menjadi Rp 4.641.854 per bulan. Hal ini setelah diterbitkannya Kepgub DKI Jakarta No. 1517/2021 pada 16 Desember 2021.

Dalam Kepgub tersebut disebutkan, menetapkan UMP tahun 2022 di DKI Jakarta sebesar Rp Rp 4.641.854 per bulan. UMP DKI Jakarta 2022 mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun.

Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

Selain itu, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum provinsi tersebut. Pengusaha juga dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Perusahaan yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

https://money.kompas.com/read/2021/12/30/202019226/pengusaha-minta-bp-jamsostek-dan-bpjs-kesehatan-abaikan-keputusan-anies-soal

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Resah Ada Larangan HP di SPBU, Pertamina: Enggak Wajib Pakai Aplikasi MyPertamina, Cukup Tunjukkan QR Code

Warga Resah Ada Larangan HP di SPBU, Pertamina: Enggak Wajib Pakai Aplikasi MyPertamina, Cukup Tunjukkan QR Code

Whats New
Rupiah dan IHSG Ditutup Melemah di Sesi I Perdagangan

Rupiah dan IHSG Ditutup Melemah di Sesi I Perdagangan

Whats New
Alfamart Gelar Promo Minyak Goreng, Dijual Mulai dari Rp 20.500 per Liter

Alfamart Gelar Promo Minyak Goreng, Dijual Mulai dari Rp 20.500 per Liter

Spend Smart
Pertamina Siapkan Gerai Pendaftaran di SPBU bagi Masyarakat yang Tak Punya MyPertamina

Pertamina Siapkan Gerai Pendaftaran di SPBU bagi Masyarakat yang Tak Punya MyPertamina

Whats New
Harga Cabai Merah Keriting Naik, Berikut Daftar Harga Pangan di Jakarta Hari Ini

Harga Cabai Merah Keriting Naik, Berikut Daftar Harga Pangan di Jakarta Hari Ini

Spend Smart
Cek Tarif Tol Bandara Juanda Terbaru dan Sistem Pembayarannya

Cek Tarif Tol Bandara Juanda Terbaru dan Sistem Pembayarannya

Spend Smart
Sri Mulyani Sedih, dari Luasnya Hutan RI, Negara Cuma Dapat Rp 5 Triliun

Sri Mulyani Sedih, dari Luasnya Hutan RI, Negara Cuma Dapat Rp 5 Triliun

Whats New
Sulit Dapat Untung, Lion Air Minta Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Dinaikkan

Sulit Dapat Untung, Lion Air Minta Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Dinaikkan

Whats New
RI Punya Hutan Luas tapi Setoran ke Negara Minim, Sri Mulyani: Only Rp 5 Triliun

RI Punya Hutan Luas tapi Setoran ke Negara Minim, Sri Mulyani: Only Rp 5 Triliun

Whats New
150 Tenaga Kesehatan Indonesia Dikirim ke Arab Saudi

150 Tenaga Kesehatan Indonesia Dikirim ke Arab Saudi

Rilis
Data dan Dokumen yang Diperlukan Untuk Daftar Beli Pertalite dan Solar di MyPertamina

Data dan Dokumen yang Diperlukan Untuk Daftar Beli Pertalite dan Solar di MyPertamina

Whats New
Ekonomi Vietnam Tumbuh 7,72 Persen di Kuartal II, Didongkrak Ekspor Tekstil

Ekonomi Vietnam Tumbuh 7,72 Persen di Kuartal II, Didongkrak Ekspor Tekstil

Whats New
Iklan Berorientasi Agama dan Pentingnya Etika Periklanan

Iklan Berorientasi Agama dan Pentingnya Etika Periklanan

Whats New
Gaji Ke-13 Segera Cair, Simak Perbedaan Komponennya Dibanding Tahun 2020 dan 2021

Gaji Ke-13 Segera Cair, Simak Perbedaan Komponennya Dibanding Tahun 2020 dan 2021

Whats New
AAJI Sebut Jumlah Agen Asuransi Berlisensi Turun, Ini Penyebabnya

AAJI Sebut Jumlah Agen Asuransi Berlisensi Turun, Ini Penyebabnya

Whats New
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.