Sederet Prestasi dan Capaian Menkeu Sri Mulyani Sepanjang 2021

Tak heran, banyak masyarakat Indonesia yang menganggapnya sebagai srikandi di kabinet Presiden RI Joko Widodo.

Selain masuk dalam jajaran menteri wanita yang jumlahnya lebih sedikit ketimbang menteri laki-laki, Sri Mulyani juga kerap mendapat penghargaan di dunia internasional.

Apa saja penghargaan dan prestasinya selama tahun 2021?

1. Target pajak tembus 100 persen

Tahun ini, penerimaan pajak melebihi target yang ditetapkan dalam APBN 2021, tepatnya saat Sri Mulyani menjabat sebagai menteri keuangan. Tembusnya penerimaan pajak lebih dari 100 persen ini terjadi setelah 12 tahun lamanya.

Tercatat sampai 26 Desember 2021, jumlah neto penerimaan pajak mencapai Rp 1.231,87 triliun atau tembus 100,19 persen dari target yang diamanatkan dalam APBN sebesar Rp 1.229,6 triliun.

Tak ayal, sang menteri menyebut tahun 2021 menjadi tahun yang bersejarah bagi instansi. Sebab di tengah pandemi Covid-19, penerimaan pajak mampu tembus 100 persen.

Namun dia tidak memungkiri, keberhasilan ini tak lepas dari kerja keras 46.000 pegawai pajak di seluruh Tanah Air. Pemerintah merinci, terdapat 138 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berhasil mencapai target penerimaan pajak lebih dari 100 persen.

"Di saat pemulihan ekonomi masih berlangsung, Anda mampu mencapai target 100 persen bahkan sebelum tutup tahun. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kerja anda semua yang luar biasa," ucap Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

2. Naikkan pajak orang kaya dan bentuk pajak karbon

Tahun ini, wanita yang akrab disapa Ani ini juga menaikkan pajak orang kaya, melalui penambahan lapisan (bracket) teratas tarif pajak penghasilan (PPh) dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Adanya lapisan baru membuat orang kaya dengan penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun harus membayar tarif pajak sebesar 35 persen.

Sebelumnya, para orang tajir ini hanya membayar tarif 30 persen. Tarif baru yang tercantum dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ini mulai berlaku untuk tahun pajak 2022.

3. Membentuk pajak karbon

Melalui UU yang sama, Sri Mulyani menambah instrumen pajak, yakni pajak karbon. Bersama DPR, Sri Mulyani memutuskan tarif pajak baru untuk karbon paling rendah Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) mulai April 2022.

Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pengenaan pajaknya memperhatikan peta jalan pajak karbon dan peta jalan pasar karbon.

Peta jalan pajak karbon sendiri terdiri dari strategi penurunan emisi karbon, sasaran sektor prioritas, keselarasan dengan pembangunan energi baru dan terbarukan dan keselarasan antar berbagai kebijakan lain.

Mulai Tahun 2022 sebagai tahap awal, pajak karbon dikenakan pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara.

Dia bilang, Indonesia memang salah satu pionir atau negara maju di dunia dari aksinya mengatasi perubahan iklim. Sebab banyak negara tetangga yang belum memiliki mekanisme pajak karbon.

4. Dinobatkan jadi wanita paling berpengaruh

Belum lama ini, Sri Mulyani juga masuk ke dalam daftar wanita paling berpengaruh di dunia versi Forbes. Posisi Sri Mulyani berada di urutan ke-66, naik dari lalu yang berada di posisi ke-78.

Asal tahu saja, daftar itu memuat tokoh-tokoh besar dunia yang kerap berseliweran dengan segudang prestasinya. Menteri Keuangan AS Janet Yellen juga masuk di posisi ke-39.

Peringkat pertama dalam jajaran wanita paling berpengaruh di dunia tahun 2021 jatuh kepada mantan istri Jeff Bezos dan seorang penulis, Mackenzie Scott.

Kemudian di peringkat kedua ada Wakil Presiden AS, Kamala Harris. Kamala Harris adalah wanita berkulit hitam pertama yang menjadi wapres di AS.

Christine Lagarde menempati posisi ketiga, dia adalah Presiden Bank Sentral Eropa. Mantan istri Bill Gates, Melinda French Gates menempati posisi kelima.

Adapun masuknya Sri Mulyani ke dalam daftar dilihat dari kiprahnya. Sri Mulyani kembali berperan menjadi Menteri Keuangan Indonesia setelah menjabat sebagai Managing Director dan COO Bank Dunia.

Sebagai menteri keuangan, ia meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan yang akan memperluas layanan e-filing dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tahun lalu, Sri Mulyani tercatat menerima penghargaan bergengsi sebagai Menteri Terbaik di World Government Summit atas usahanya untuk melaksanakan reformasi.

Saat di Bank Dunia, dia menggunakan platformnya untuk mempromosikan kesetaraan gender. Sri Mulyani menjabat sebagai menteri keuangan Indonesia dari 2005 hingga 2010, membantu memandu transisi negara dari otokrasi ke demokrasi.

Tak hanya itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mendapat nominasi sebagai menteri keuangan terbaik di Asia Pasifik versi majalah keuangan FinanceAsia tiga tahun berturut-turut mulai dari 2017, 2018 dan 2019.

Lalu, menjadi Finance Minister of the Year for East Asia Pacific tahun 2020 oleh Majalah Global Markets, sebagai penghargaan atas upaya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.

Terakhir, Distinguished Leadership and Service Award yang diberikan dalam pertemuan tahunan anggota The Institute of International Finance (IIF) di Washington, D.C pada 11 Oktober 2021.

5. Terlibat dalam satgas BLBI

Sri Mulyani juga terlibat dalam kerja-kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) bersama Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Adapun kerja satgas adalah menagih utang BLBI yang bergulir saat krisis moneter tahun 1997-1998 kepada para obligor/debitor pengemplang utang.

Berdasarkan perhitungan, setidaknya ada 48 obligor dan debitur yang memiliki kewajiban pembayaran utang kepada negara senilai Rp 110,45 triliun.

Hingga kini, pemerintah masih harus mencicil pokok dan bunga utang kepada bank sentral karena banyak para obligor/debitor tidak membayar kembali uang pinjaman tersebut.

Dalam beberapa pertemuan, Sri Mulyani meminta para obligor dan debitur segera memenuhi panggilan Satgas BLBI untuk menyelesaikan hak tagih negara atas BLBI.

Dia mengaku akan terus mengejar para obligor dan debitur. Selain nama-nama yang tertera, pemerintah juga akan memanggil keturunan dan para obligor dan debitur.

Bahkan Sri Mulyani sempat menyatakan, tak ingin lagi melihat niat baik para debitur dan obligor dalam mengembalikan dana. Dia hanya ingin dana itu segera dibayar karena kasus sudah berlangsung lebih dari 20 tahun.

"Oleh karena itu karena waktunya sudah sangat panjang lebih dari 20 tahun, tentu kita tidak lagi mempertanyakan niat baik atau tidak, tapi mau bayar atau tidak," tandasnya.