Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Siapkan Opsi BLU Batu Bara, Kemenkeu: Kita Harus Gerak Cepat...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kini tengah mempertimbangkan skema baru untuk menjamin pasokan batu bara ke pembangkit listrik. Salah satu skema yang mencuat adalah melalui Badan Layanan Umum (BLU) untuk penyediaan domestic market obligation (DMO) batu bara.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu mengungkapkan, rencana BLU batu bara ini masih dalam pembahasan. Kendati demikian dia mengaku pemerintah mesti bergerak cepat agar suplai batu bara dalam negeri terjamin.

"Untuk yang batu bara ini memang kita harus gerak cepat. Ke depannya kita memastikan mekanisme ini terjadi dengan lebih baik supaya kita menghindari risiko yang tidak perlu," kata Febrio dalam Taklimat Media, Rabu (12/1/2022).

Febrio menuturkan, mekanisme BLU batu bara akan mirip dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Di sana, pengusaha kelapa sawit akan membayar pungutan sebagai kompensasi ekspor.

Pungutan nantinya dikelola dan akan digunakan untuk kepentingan sektor tersebut kembali. Adapun besaran pungutan akan berbeda-beda tergantung threshold yang disesuaikan dengan harga referensi kelapa sawit dunia.

Jika harga CPO di atas threshold yang sebesar 750 dollar AS per metric ton, maka pengusaha perlu membayar pungutan ekspor dan bea keluar. Sementara jika di bawah threshold, pengusaha membayar pungutan ekspor saja.

"Ini memang mirip dengan BLU yang lain, BPDPKS juga demikian. Dalam konteks BPDPKS, itu konteksnya adalah pemerintah berkoordinasi dengan sektor usaha untuk mendorong hilirisasi," ucap Febrio.

Intinya kata Febrio, pemerintah akan mencari cara agar suplai kebutuhan batu bara ke PLN terpenuhi dengan mekanisme yang baik. Di sisi lain agar kepastian usaha juga terjaga sehingga tidak mengganggu dunia usaha.

Yang jelas, BLU batu bara merupakan opsi agar sistemnya lebih baik, procurement lebih baik, dan menghindari ketidakpastian.

"Jadi ada konteks reform di sana, di mana pemerintah bekerjasama pihak swasta, mengkolaborasi kebijakan dengan bagus sehingga kita bisa mendorong program B30, bahkan mengekspor biofuel," beber dia.

Dia pun berpendapat, pembentukan BLU batu bara tidak akan membebani keuangan negara mengingat skemanya seperti BPDPKS. Dengan BLU, akan tercipta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dengan industri.

"Apakah ada berdampak pada keuangan negara? sama sekali tidak. APBN tetap aman jadi lebih sehat, kita lihat logika yang mirip dengan itu, siapkan mekanisme, suplai batu bara aman, at the same time kepastian batubara juga terjamin," tandas Febrio.

https://money.kompas.com/read/2022/01/13/095000226/siapkan-opsi-blu-batu-bara-kemenkeu--kita-harus-gerak-cepat-

Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke