Sri Mulyani Akui Dana Pemindahan IKN Masuk Anggaran PEN 2022

Asal tahu saja, pemerintah menyiapkan dana program PEN tahun 2022 sebesar Rp 451 triliun. Dana itu sejatinya dianggarkan untuk penanganan pandemi Covid-19, pemberian bantuan sosial (bansos), dan pemulihan ekonomi masyarakat.

"Seperti diketahui untuk tahun 2022 paket pemulihan ekonomi sebesar Rp 450 triliun masih belum dispesifikasi seluruhnya. Jadi ini (anggaran pembangunan IKN) nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian program PEN sekaligus bangun momentum pembangunan IKN," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers pasca Sidang Paripurna, Selasa (18/1/2022).

Bendahara negara ini mengungkapkan, tahap I pembangunan dan pemindahan IKN yang dimulai pada tahun 2022-2024 memang bisa lebih banyak menggunakan dana APBN untuk menjadi pemicu awal. Apalagi, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dasar.

Kendati demikian dia menyadari, masyarakat masih dalam situasi pandemi Covid-19 dan Indonesia masih dalam rangka pemulihan ekonomi. Selain menyiapkan anggaran IKN, dua hal itu akan tetap menjadi perhatian utama.

Pemerintah akan seleksi proyek

Pemerintah kata Sri Mulyani, akan menyisir proyek mana saja dalam pembangunan IKN yang masuk spesifikasi pemulihan ekonomi sehingga konteks anggaran PEN tetap sebagai akselerasi pemulihan.

"Kita nanti bisa desain kebutuhan awal terutama pelaksanaan akses, infrastruktur bisa masuk dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional 2022," ucap Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjabarkan, desain anggaran IKN 2022-2024 akan fokus kepada yang paling prioritas lebih dahulu.

Untuk tahun 2023-2024, besaran anggaran IKN akan melihat perkembangan Covid-19 dan Pemilu 2024 yang kemungkinan memakan porsi lebih banyak.

Di sisi lain, anggaran IKN jangka pendek ini juga mempertimbangkan normalisasi defisit APBN ke arah 3 persen pada tahun 2023. Hal ini kata dia, akan dibahas lebih lanjut dalam KEM PPKF dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bersama Bappenas.

"Artinya dalam jangka pendek tahun 2022-2024 penanganan Covid-19, PEN, penyelenggaraan pemilu, dan IKN semuanya ada dalam APBN yang akan kami desain. Dan pada saat yang sama, defisit maksimal 3 persen mulai 2023 akan diupayakan semuanya tetap terjaga," tandas Sri Mulyani.