Ironi Indonesia, Negeri Tempe, Kedelainya Mayoritas Impor

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin memaparkan terdapat kelebihan dan kekurangan dari produk kedelai impor maupun kedelai produksi dalam negeri dilihat dari segi bisnis.

Dilansir dari Antara, Rabu (19/1/2022), dia mengatakan kedelai impor memiliki kelebihan dari segi kualitas yang sudah terstandarisasi baik dari bentuk, ukuran, warna, tingkat kekeringan, protein yang semuanya seragam.

Hal itu karena produksi kedelai impor dari Amerika Serikat, Brasil, Argentina, ataupun Kanada sudah menggunakan teknologi dan mekanisasi dengan sistem pertanian presisi agar menghasilkan produk yang seragam.

Sedangkan petani di Indonesia masih menerapkan sistem pertanian tradisional sehingga kualitas kedelai yang dihasilkan tidak terstandar atau berbeda-beda.

Kendati demikian, produk kedelai dalam negeri memiliki gizi khususnya kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan produk impor, karena ditanam dengan cara yang tradisional.

"Tapi kalau kedelai lokal itu pada umumnya tidak ada standarisasi. Namun karena dia alamiah, ini proteinnya, gizinya lebih tinggi, lebih bagus daripada kedelai impor," kata Aip.

Dari segi harga, kedelai impor lebih tinggi dibandingkan kedelai lokal. Harga kedelai impor yang dibeli oleh perajin tempe dan tahu berkisar Rp 10.000 per kilogram. Harga tersebut mengikuti perkembangan harga kedelai internasional secara global.

Sedangkan harga kedelai lokal berkisar di Rp 6.000 hingga Rp 6.500 per kilogram. Hal itu dikarenakan kedelai lokal yang dijual oleh petani tidak dalam bentuk kedelai utuh, melainkan juga masih terdapat daun dan batang pohon.

Sehingga volume kedelai dalam satu karung bisa menyusut karena proses pembersihan terlebih dahulu yang dilakukan oleh perajin tahu dan tempe.

Meskipun kualitas kedelai lokal yang belum terstandar, produk protein nabati dalam negeri tersebut masih tetap digunakan terlebih pada perajin tahu dan tempe khusus dengan orientasi ekspor.

"Sudah ada beberapa daerah misalnya Koperasi Produsen Tahu dan Tempe di Bandung, di Jawa Tengah, di Yogyakarta, di Jawa Timur, di Malang, Surabaya, dan lain-lain, yang hanya menginginkan kedelai lokal," jelas Aip.

"Karena dia membuat tempe dengan kualitas yang premium, kualitas yang bagus dan orientasinya mereka untuk membuat tempe ini menjadi tempe yang akan diekspor," kata Aip lagi.

Kerap jadi polemik

Masalah kedelai impor sebenarnya bukan hal baru dan sudah lama terjadi. Diberitakan Harian Kompas, 3 Februari 2014, kedelai impor sempat jadi polemik di Tanah Air lantaran harga dari importir melambung tinggi.

Saat itu, para perajin kedelai juga sempat melakukan aksi mogok produksi dan menuntut pemerintah segera menyelesaikan tingginya harga kedelai impor asal Amerika Serikat.

Bahkan, Gabungan Koperasi Tempe Tahu Indonesia menyebut penyebab melonjaknya harga kedelai impor karena permainan kartel.

Aip Syaifudin mengatakan, kedelai impor yang dibeli adalah kedelai kualitas pertama dengan harga sampai gudang kedelai Bulog Rp 8.200 per kilogram.

”Kami jual kepada para perajin tempe per kilogram Rp 8.300,” ucap dia saat itu. Menurut dia, sebelum ini para perajin tempe membeli kedelai impor kualitas kedua dengan harga yang lebih tinggi dari para importir nasional.

”Kalau dengan kedelai impor kualitas dua para perajin hanya bisa menghasilkan tempe 1,5 potong per kilogram kedelai, maka dengan kedelai impor kualitas pertama bisa dihasilkan 1,7 potong tempe per kilogram kedelai," ungkap dia.

Janji swasembada kedelai dalam 3 tahun

Indonesia sendiri sebenarnya pernah mencapai swasembada kedelai pada tahun 1992, ketika kebutuhan kedelai nasional terutama untuk kebutuhan tahu dan tempe masih bisa dipenuhi dari kedelai petani lokal.

Namun, seiring dengan meningkatnya konsumsi kedelai serta lahan tanam kedelai yang semakin berkurang, Indonesia perlahan bergantung pada kedelai impor.

Dikutip dari pemberitaan Harian Kompas, 7 November 2014, Presiden Joko Widodo menargetkan dalam tiga tahun pemerintahannya, Indonesia sudah melakukan swasembada pangan dalam hal padi, jagung, dan kedelai (pajale).

”Itu tidak boleh tidak. Saya sudah memberi target kepada Menteri Pertanian,” ujar Jokowi saat itu saat membuka Kompas100 CEO Forum di Jakarta.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada akhir 2014 menggelontorkan anggaran besar untuk meningkatkan produksi pangan, termasuk untuk kedelai.

Pemerintahan Presiden Jokowi tak mau Indonesia, yang merupakan negara besar, kebutuhan pangan utama rakyatnya bergantung kepada negara lain.

Belajar dari kegagalan pemerintahan SBY-Boediono, pemerintahan Jokowi-JK melakukan berbagai langkah inovasi. Program subsidi benih, pupuk, dan obat-obatan tetap dijalankan. Hanya saja, mekanismenya tidak lagi melalui tender, tetapi penunjukan langsung.

Kementerian Pertanian bahkan mendapat alokasi dana dari pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 50 triliun. Selain untuk rehabilitasi jaringan irigasi, dana sebesar itu akan dimanfaatkan untuk bantuan benih, alat dan mesin pertanian, serta penanganan setelah panen.

Dana Rp 50 triliun yang berasal dari pengalihan subsidi BBM akan diberikan secara bertahap. Pada 2015, dikucurkan Rp 15 triliun untuk perbaikan jaringan irigasi 1 juta hektar.

Tahap selanjutnya, pada 2016 dan 2017, direhabilitasi lagi jaringan irigasi masing-masing 1 juta hektar dan 1,3 juta hektar. Dengan demikian, pada 2017, seluruh jaringan irigasi yang rusak seluas 3,3 juta hektar atau 52 persen selesai diperbaiki dengan total anggaran Rp 50 triliun.

Pada tahun 2014, pemerintah menargetkan produksi kedelai sebesar 1,3 juta ton biji kering. Berdasarkan ARAM II BPS, produksi kedelai tahun 2014 akan mencapai 921.340 ton biji kering.

Untuk menutup kebutuhan kedelai dalam negeri, setiap tahun pemerintah mengimpor kedelai tidak kurang dari 2 juta ton.

Menurut data Kementan, ada 15 provinsi yang menjadi target penambahan areal tanam kedelai dalam negeri. Beberapa di antaranya adalah Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Lalu Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jambi, dan Sumatera Selatan. Daerah-daerah ini dinilai memiliki potensi yang besar untuk penanaman kedelai.

Selama ini, total luas areal tanam kedelai di seluruh Indonesia 600.000 hektar, dengan komposisi 60 persen terdapat di Pulau Jawa dan 40 persen di luar Pulau Jawa. Melalui penambahan seluas 340.000 hektar pada tahun ini, total luas areal lahan kedelai di Indonesia hampir mencapai 1 juta hektar.