Biaya Pembangunan Bengkak, Tarif LRT Jabodebek Naik Jadi Rp 15.000

KOMPAS.com - Tarif LRT Jabodebek yang semula direncanakan hanya Rp 12.000, bakal naik menjadi Rp 15.000 seiring dengan adanya pembengkakan nilai investasi. Sesuai namanya, LRT Jabodebek akan mengkoneksikan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Didiek Hartantyo mengatakan nilai investasi awal proyek LRT sebesar Rp 29,9 triliun malah membengkak menjadi Rp 32,5 triliun.

Terjadi pembengkakan biaya alias cost overrun sebesar Rp 2,6 triliun diikuti dengan perubahaan struktur pendanaan proyek, hal ini berdampak pada perhitungan formula tarif dasar LRT Jabodebek.

"Pergerseran ini terjadi akibat adanya perubahan target Commersial Operation Date (COD) yang semula Juli 2019 mengalami kemunduran pada Agustus 2022 terutama terkait dengan penguasaan lahan di depo di Bekasi Timur dan pandemi Covid-19 dua tahun terakhir," kata Didiek dikutip dari Kompas TV, Jumat (21/1/2022).

Lebih lanjut, Didiek mengatakan bahwa dana tambahan Rp 2,6 triliun itu digunakan untuk meningkatkan biaya pra-operasi, biaya interest during construction (IDC) dan biaya lainnya. Ia menyebut bahwa dana tersebut tidak bisa ditambal oleh pinjaman bank.

"Karena sesuai kontrak, cost overrun tidak di-cover oleh pinjaman," ujarnya.

Oleh sebab itu, sesuai Perpres nomor 49 tahun 2017, PT KAI menerima dana dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) yang digunakan untuk memenuhi cost overrun yang diterima KAI pada Desember 2021 senilai Rp2,6 triliun.

"Dengan dukungan pemerintah melalui tambahan PMN kepada PT KAI sebesar Rp 2,6 triliun berdasarkan PP No. 119 tahun 2021, diharapkan penyelesaian proyek dapat segera terwujud sesuai dengan target operasi pada Agustus 2022," tutupnya.

Disuntik APBN

Sebelumnya, KAI akan menggunakan tambahan PMN dari APBN 2021 sebesar Rp 6,9 triliun untuk melanjutkan pembangunan proyek LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Didiek Hartantyo mengatakan, PMN akan digunakan untuk membiayai cost overrun LRT Jabodebek dan pemenuhan base equity Kereta Cepat Jakarta Bandung.

"Adanya kepercayaan pemerintah untuk memberikan penambahan PMN kepada KAI, maka KAI dapat melanjutkan proyek-proyek strategis nasional yang ditugaskan kepada KAI ini," kata Didiek seperti dikutip dari Antara.

Didiek mengatakan, KAI akan mengelola PMN sesuai good corporate governance, akuntabel dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat.

Sesuai Perpres Nomor 49 Tahun 2017, KAI ditugaskan untuk menyelenggarakan sarana dan prasarana LRT Jabodebek. Dalam perpres tersebut disebutkan KAI dapat memperoleh dukungan pemerintah berupa pemberian PMN.

Dana PMN sebesar Rp 2,6 triliun untuk LRT Jabodebek akan digunakan untuk cost overrun akibat keterlambatan pembebasan lahan depo yang berdampak pada peningkatan biaya praoperasi, interest during construction, dan lainnya.

Sesuai Perpres 93 Tahun 2021, KAI ditunjuk sebagai pimpinan konsorsium BUMN proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan menetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan PMN kepada pimpinan konsorsium BUMN.

Dana PMN sebesar Rp4,3 triliun akan digunakan untuk pemenuhan base equity konsorsium BUMN Indonesia.

Base equity ini perlu dipenuhi agar dana dari CDB dapat dicairkan sehingga pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dapat tetap dapat dilakukan.

"Pemberian PMN tersebut juga akan memberikan multiplier effect baik bagi masyarakat, negara, dan KAI itu sendiri," ujarnya.

Didiek mengungkapkan PMN tersebut akan merealisasikan hadirnya transportasi massal yang lebih efisien dan modern, menyerap lapangan pekerjaan, pengurangan emisi atau penggunaan BBM, dan penghematan waktu perjalanan.

Bagi negara, PMN akan membantu mempercepat penyelesaian proyek strategis nasional berbasis perkeretaapian, mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar stasiun maupun potensi pengembangan kawasan baru.

Lalu peningkatan pendapatan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, serta meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia dengan dioperasikannya kereta cepat Jakarta Bandung dan LRT Jabodebek yang dioperasikan tanpa masinis.

Adapun bagi KAI, PMN akan memberikan perbaikan struktur modal perusahaan dan kapasitas usaha dalam menyelesaikan dua proyek strategis nasional dengan mempertimbangkan kondisi keuangan KAI yang terdampak pandemi Covid-19.

Ia menjelaskan, sampai dengan 16 Desember 2021 ini, proyek LRT Jabodebek telah mencapai 78,39 persen dan ditargetkan dapat beroperasi pada Agustus 2022.

Sedangkan, Kereta Cepat Jakarta Bandung per 28 Desember 2021, progresnya telah mencapai 79,65 persen dan ditargetkan dapat beroperasi pada Desember 2022.

"KAI akan terus mengawal jalannya kedua proyek strategis nasional berbasis perkeretaapian ini agar dapat beroperasi tepat waktu dengan tetap memperhatikan unsur-unsur tata kelola perusahaan yang baik," ujarnya.