Selain Omicron, Ekonomi RI 2022 Juga Dipengaruhi oleh Kenaikan Tarif Listrik, Elpiji, BBM hingga Cukai Rokok

Ditambah lagi, sederet kenaikan tarif dan harga telah mulai dirasakan masyarakat, mulai kenaikan harga gas elpiji non-subsidi, kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan harga BBM seiring rencana penghapusan premium, hingga kenaikan tarif cukai hasil tembakau.

"Semua hal tersebut berpotensi besar meningkatkan angka kemiskinan. Sebagai misal, ketergantungan keluarga miskin pada rokok sangatlah besar, dan bahkan semakin meningkat di masa pandemi. Dengan rokok adalah produk adiktif, tanpa upaya melepaskan keluarga miskin dari ketergantungan pada rokok, kenaikan tarif cukai berpotensi meningkatkan permasalahan kemiskinan," ujar Direktur Lembaga Riset IDEAS Yusuf Wibisono lewat keterangan tertulisnya, Jumat (21/1/2022).

Ia menilai, kinerja penanggulangan kemiskinan tahun ini akan banyak bergantung pada pengendalian pandemi varian Omicron, kualitas pemulihan ekonomi pasca pandemi serta kebijakan afirmatif kepada kelompok miskin. Terutama stabilitas harga kebutuhan pokok dan program bantuan sosial.

"Jika varian Omicron gagal dikendalikan dan meluas cepat ke penjuru negeri, intervensi non farmasi dipastikan akan kembali diadopsi untuk menurunkan beban sistem kesehatan dan menekan angka kematian. Hal tersebut memiliki konsekuensi kerusakan ekonomi yang besar dan berkepanjangan," ujarnya.

Yusuf bilang, andai pandemi terkendali, pemulihan ekonomi tidak otomatis segera mengangkat kehidupan masyarakat miskin.

Pemulihan ekonomi pasca pandemi memperlihatkan kecenderungan lebih berpihak pada kelompok atas (pola K-shape) sehingga dampak pertumbuhan pada kemiskinan sangat rendah.

"Kita membutuhkan pemulihan dimana sektor penyerap tenaga kerja besar tumbuh lebih cepat sehingga manfaat pertumbuhan akan lebih dirasakan kelompok bawah," kata dia.

Penanggulangan kemiskinan yang semakin progresif di masa pandemi juga membutuhkan perlindungan sosial serta penguatan perlindungan yang lebih efektif.

"Ketika pandemi belum menunjukkan tanda-tanda berakhir, alokasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) justru semakin menurun. Bila pada 2020 realisasi anggaran PEN Perlinsos mencapai Rp 216,6 triliun, maka pada APBN 2021 alokasinya turun menjadi Rp 184,5 triliun, dan terkini pada RAPBN 2022 hanya direncanakan Rp 153,7 triliun," ujarnya.