Sri Mulyani: Kenaikan Utang RI Lebih Terukur Dibandingkan Negara Maju

Bendahara negara ini menyebut penarikan utang dilakukan secara hati-hati dan terukur saat defisit APBN dari sekitar 2 persen menjadi 6,1 persen pada tahun 2020.

"Mengenai utang yang cukup banyak namun kalau kita bandingkan dengan negara-negara di dunia. Kenaikan utang kita jauh lebih terukur bahkan dibandingkan baik negara maju maupun negara-negara emerging," kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyayangkan, banyak masyarakat termasuk anggota DPD melihat kenaikan utang tak dibarengi dengan melihat ragam manfaatnya.

Menurut Sri Mulyani, kenaikan utang disebabkan karena APBN membutuhkan sumber dana yang lebih untuk menangani pandemi Covid-19, memulihkan ekonomi, dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemerintah masih menganggarkan program PEN pada tahun ini. Besarannya mencapai Rp 455 triliun yang terdiri dari 3 klaster.

"Mohon saya berharap untuk DPD juga melihatnya semua, tidak hanya melihat satu aspek hanya kepada biaya utangnya naik, enggak lihat manfaatnya banyak banget gitu. Kalau pakai bahasa Islam kufur nikmat katanya," ucap Sri Mulyani.

Lebih lanjut wanita yang karib disapa Ani ini mengungkapkan, naiknya besaran utang juga terjadi di semua negara termasuk negara maju. Pasalnya, pandemi menghantam seluruh negara tanpa terkecuali.

Adapun pada tahun 2023, pemerintah berencana mengembalikan defisit fiskal di kisaran 3 persen. Maka itu, porsi penarikan utang bakal diperkecil. Pemerintah bakal memanfaatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dan kerja sama burden sharing (berbagi beban) dengan Bank Indonesia (BI).

"Seolah kita menghadapi pandemi sendirian di dunia ini, padahal seluruh dunia menghadapi hal yang sama. Karena ini sudah masuk tahun ketiga kita bisa melihat bahwa respons kita dari sisi APBN sangat terukur, akuntabel, dan cukup efektif. Ini supaya untuk bisa mendapat perhatian," kata Sri Mulyani.