[POPULER MONEY] Bappebti Blokir 1.222 Platform Trading Ilegal | Luhut Minta Izin ke Jokowi Gelar F1 dan Tour de Danau Toba

Plt Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, sepanjang tahun 2021, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 1.222 situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok trading.

“Bappebti Kementerian Perdagangan berkomitmen mengawasi kegiatan perdagangan berjangka komoditi, termasuk yang menggunakan binary option (opsi biner),” kata dia dalam keterangannya, Rabu (2/2/2022).

Lebih lanjut Wisnu bilang, dari ribuan situs web tersebut, terdapat 92 domain opsi biner yang diblokir, seperti Binomo, IQ Option, Olymptrade, dan Quotex.

Menurut Wisnu, binary option merupakan kegiatan judi daring berkedok trading di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK).

Selengkapnya baca di sini. 

2. Luhut Minta Izin ke Jokowi Gelar F1 dan Tour de Danau Toba

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berkeinginan mengadakan perhelatan internasional di Tana Toba, tujuannya untuk memperkenalkan destinasi wisata yang ada di sana.

Oleh karena itu, mantan Kepala Staf Presiden ini mencoba membujuk Jokowi agar tanah kelahirannya diberikan izin untuk menyelenggarakan ajang internasional, mencontoh pelaksanaan MotoGP di Mandalika.

"Karenanya, saya sampaikan keinginan saya agar Danau Toba yang memiliki potensi sebagai tempat penyelenggaraan event internasional tematik, ke depan bisa menyelenggarakan event olahraga berskala internasional, seperti F1 H2O dan Tour de Danau Toba," ujarnya.

"Saya meminta izin kepada Presiden agar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan satu major international event seperti yang sudah diselenggarakan dengan berhasil, yaitu Moto GP di Mandalika," lanjut Luhut.

Selengkapnya baca di sini. 

3. BPOM Kaji Kerugian Ekonomi akibat Kontaminasi BPA pada Galon Isi Ulang

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Rita Endang mengatakan, pihaknya bersama dengan perguruan tinggi, peneliti, dan sejumlah pakar ekonomi melakukan kajian terkait dengan kerugian ekonomi yang ditimbulkan.

Migrasi BPA dari kemasan pangan ke dalam pangan menunjukkan sebanyak 33 persen sampel pada sarana distribusi, dan peredaran serta 24 persen sampel pada sarana produksi berada pada rentang batas migrasi BPA 0,05 mg per kg yang ditetapkan Otoritas Keamanan Makanan Eropa (EFSA) dan 0,6 mg per kg berdasarkan ketentuan di Indonesia.

"Potensi bahaya di sarana distribusi dan peredaran 1,4 kali lebih besar dari sarana produksi. Selain itu, terdapat potensi bahaya di sarana distribusi hingga 1,95 kali berdasarkan pengujian terhadap kandungan BPA pada produk AMDK berbahan polikarbonat dari sarana produksi dan distribusi seluruh Indonesia," katanya.

Hasil temuan BPOM menunjukkan, kelompok rentan pada bayi usia 6-11 bulan berisiko 2,4 kali dan anak usia 1-3 tahun berisiko 2,12 kali dibandingkan kelompok dewasa usia 30-64 tahun.

Di samping itu, pencemaran BPA ini juga dapat mengganggu fungsi hormon normal pada manusia, yang berkolerasi pada sistem reproduksi pria atau wanita seperti infertilitas (gangguan kesuburan).

Selengkapnya baca di sini. 

4. Berapa Liter dalam 1 kg Minyak Goreng?

Dosen Departemen Fisika Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Edi Suharyadi, M.Eng menjelaskan, massa jenis dari air adalah 0,997 yang jika dibulatkan menjadi 1 dalam satuan kilogram atau liter.

Sehingga ketika air 1 liter ditimbang, maka beratnya adalah 1 kilogram. Namun berbeda dengan minyak. Edi menjelaskan bahwa massa jenis minyak goreng tidak sama dengan massa jenis air.

Massa jenis minyak goreng adalah sekitar 0,9 (1 liter minyak goreng sekitar 0,9 kg).

Mengapa air dan minyak tidak dapat saling bercampur? Salah satu penyebabnya adalah perbedaan densitas. Massa total atau berat total minyak lebih kecil dari massa yang terkandung pada air.

Sehingga, jika ada volume minyak 2 liter berarti massa atau berat minyak goreng adalah 1,8 kilogram, tidak bulat menjadi 2 kilogram.

Selengkapnya baca di sini. 

5. Sri Mulyani Perpanjang Insentif Pajak Penghasilan, Simak Rinciannya

Sri Mulyani merinci, ada tiga jenis insentif PPh yang diberikan. Hal ini mengingat pemberian insentif perpajakan harus diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang membutuhkan dukungan pemulihan.

Pertama, insentif PPh pasal 22 impor. Insentif ini hanya diberikan pada 72 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang notabene lebih sedikit dibanding sebelumnya, yakni 132 KLU.

Kedua, insentif angsuran PPh pasal 25. Insentif yang diberikan berupa pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50 persen dari angsuran PPh pasal 25 yang seharusnya terutang. Pengurangan angsuran ini hanya berlaku untuk 156 KLU.

Ketiga, PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah (DTP) atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). 

Selengkapnya baca di sini.