Partai Buruh: Kami Menuntut Gubernur Jateng Adil dan Humanis Selesaikan Masalah Desa Wadas

Ia menegaskan, negara atas dalih apapun tidak diizinkan merenggut ruang hidup dan kedamaian warganya, termaksud dalih Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menurut dia, negara harus meletakkan keseimbangan yang jelas antara kemajuan pembangunan dan tugas mengayomi seluruh rakyat Indonesia.

Said Iqbal mengungkapkan, tindakan kekerasan atas dalih pembangunan infrastruktur dan beragam proyek skala besar tidak terjadi sekali ini saja.

Peristiwa semacam itu telah terjadi di Kendeng, Kulon Progo dan lain wilayah. Dengan kejadian ini, Partai Buruh kata dia, menuntut pertanggungjawaban dari Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo untuk mengatasi peristiwa tersebut.

"Kami menuntut Gubernur Jawa Tengah mengambil sikap yang adil dan humanis dalam menyelesaikan masalah Desa Wadas dengan menitikberatkan aspirasi warga Desa Wadas," kata dia melalui keterangan tertulis, Rabu (9/2/2022).

Said yang juga Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini mengungkapkan, peristiwa di Desa Wadas menggambarkan aspirasi kaum tani atas pelestarian lingkungan dan keberlanjutan mata pencaharian mereka sebagai petani.

Ia berpendapat, dalih pembangunan Bendungan Bener dan penambangan batuan andesit tentu merupakan proyek yang beralasan.

"Tetapi akan menjadi tidak benar bila pembangunan itu menafikkan aspirasi warga Desa Wadas. Diperlukan pendekatan yang dialogis, humanis, berorientasi lingkungan, dan mengedepankan aspirasi rakyat setempat. Atas dasar yang seperti itulah Partai Buruh meletakkan posisinya atas masalah yang dihadapi kaum tani di manapun berada," ucapnya.

Partai Buruh juga mendesak agar Kepolisian di Jateng segera membebaskan 40 warga yang ditangkap oleh pihak aparat keamanan atas aksi penolakan dari buruh tani.

Menuntut Kapolda Jawa Tengah menarik seluruh pasukannya dari wilayah Desa Wadas dan tidak lagi melakukan pendekatan kekerasan dalam menangani masalah ini.

Duduk perkara konflik

Konflik antara aparat gabungan TNI dan Polri dengan warga di Desa Wadas, menjadi sorotan. Pada Selasa (8/2/2022), di media sosial banyak beredar video ratusan aparat dengan senjata lengkap mendatangi Desa Wadas. Dari video juga nampak sejumlah warga ditangkap dan digelandang oleh aparat.

Kuasa hukum warga Desa Wadas, Julian Dwi Prasetya mengatakan, ada sekitar 60 warga yang ditangkap aparat dalam peristiwa itu. Konflik antara aparat dengan warga di Desa Wadas berangkat dari rencana pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo.

Dikutip dari laman petisi, Bendungan Bener merupakan salah satu Proyek Strategis nasional (PSN) yang akan memasok sebagaian besar kebutuhan air ke Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.

Proyek Bendungan Bener ini memerlukan pasokan batuan andesit sebagai material pembangunan. Oleh pemerintah, kebutuhan batuan ini diambil dari Desa Wadas. Luas lahan di Desa Wadas yang akan dikeruk untuk penambangan andesit mencapai 145 hektare.

Sebagian warga pun menolak rencana penambangan tersebut. Sebab, hal itu dikhawatirkan akan merusak 28 titik sumber mata air warga desa. Rusaknya sumber mata air akan berakibat pada kerusakan lahan pertanian dan lebih lanjut warga kehilangan mata pencaharian.