OJK Buka Peluang Larang Debt Collector Tagih Utang Pinjol

Salah satu aspek yang disoroti oleh OJK ialah terkait praktik penagihan utang pinjaman debitur platform yang biasa disebut pinjaman online itu.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, pihaknya tengah melakukan kajian terhadap praktik penagihan utang pinjol yang menggunakan jasa debt collector.

Sebagaimana diketahui, penagihan utang pinjol melalui jasa debt collector memang kerap meresahkan masyarakat. Cara-cara penagihan yang tidak etis kerap dirasakan debitur pinjol.

Oleh karenanya, Wimboh bilang, pihaknya berpotensi melarang penyelenggara pinjol untuk menggunakan jasa debt collector dalam proses penagihan utang debitur.

"Kami juga berpikir, penagihan dengan debt collector ini akan kami uji ulang. Bisa-bisa akan kami larang," ujar dia dalam diskusi virtual, Jumat (11/2/2022).

Menurutnya, penagihan utang kepada debitur seharusnya dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjol, bukan debt collector, yang sifatnya outsource atau menggunakan jasa pihak ketiga.

"Yang kadang-kadang ini sulit kita untuk melacak," kata dia.

Lebih lanjut Wimboh memastikan, pihaknya akan terus melakukan perbaikan terhadap regulasi serta pengawasan terhadap penyelenggara fintech P2P lending, guna menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih baik ke depan.

"Kami akan terus melakukan perbaikan-perbaikan dan juga berbagai regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum akan terus kita lakukan," tuturnya.

Meskipun fintech P2P lending sempat disorot oleh banyak pihak, sebab adanya praktik pinjol yang merugikan, industri ini dinilai masih memiliki peranan penting untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat.

Data OJK menunjukkan, akumulasi atau keseluruhan penyaluran pinjaman fintech P2P lending terus mengalami pertumbuhan secara signifikan.

Sampai dengan akhir tahun 2021, akumulasi penyaluran pinjaman fintech P2P lending telah mencapai Rp 295,85 trililun, tumbuh 89,77 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Dari total pinjaman tersebut, OJK mencatat, outstanding pinjaman P2P lending sampai dengan Desember tahun lalu mencapai Rp 29,88 triliun, melesat 95,05 persen secara yoy.

"Artinya secara akumulasi Rp 295,8 triliun, tapi sebagian sudah lunas dan yang masih outstanding Rp 29,9 triliun," ucap Wimboh.