Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Lebih Hemat Pakai Kompor Listrik atau Gas? Begini Hitungan PLN

Di sisi lain, PLN menilai pada dasarnya pemakaian kompor listrik lebih murah ketimbang kompor gas. Saat ini, pemakaian elpiji memang dianggap seakan-akan lebih murah dari kompor listrik.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, bila dicermati, maka harga elpiji yang ada di pasaran adalah harga dengan subsidi dari APBN, sehingga nampaknya lebih murah tapi sebenarnya tidak.

Ia menjelaskan, harga keekonomian elpiji sebelum disubsidi APBN adalah Rp 13.500 per kilogram. Tetapi kemudian Harga Eceran Tertinggi (HET) gas subsidi dibanderol Rp 7.000 per kilogram. Artinya, pemerintah mengeluarkan anggaran Rp 6.500 untuk subsidi elpiji per kilogram.

"Jadi seakan-akan elpiji ini lebih murah dari kompor listrik. Padahal ini membebani APBN. Ada komponen subsidi dari APBN sekitar Rp 6.500," ujarnya Darmawan dalam keterangannya, Selasa (15/2/2022).

Oleh karena itu kata dia, bila menghitung perbandingan berbasis kalori, 1 kilogram elpiji setara dengan 7 kWh listrik, maka harga keekonomian 1 kilogram elpiji yaitu Rp 13.500. Harga tersebut mahal dari 7 kWh listrik yang biayanya sekitar Rp 10.250.

Dengan begitu kata Darmawan, harga keekonomian menggunakan elpiji lebih mahal Rp 3.250 per kilogram dibandingkan dengan pemanfaatan listrik.

Darmawan menyadari, dengan adanya program peralihan dari kompor gas ke kompor listrik maka akan berdampak pada peningkatan kebutuhan listrik. Ia pun memastikan pasokan listrik di seluruh sistem kelistrikan PLN dalam kondisi cukup.

Menurut dia, hingga satu setengah tahun ke depan, PLN mempunyai cadangan daya hingga 7 gigawatt (GW).

"Dengan program ini, akan ada peningkatan kebutuhan listrik. Proyeksi kami, serapan listrik akan meningkat hingga 13 gigawatt," kata dia.

Tekan impor elpiji dan menghemat anggaran negara

Ia menambahkan, dengan beralih ke kompor listrik maka ketergantungan terhadap impor elpiji pun bakal berkurang secara bertahap sehingga bakal mendorong kemandirian energi.

Tak hanya itu, masalah defisit transaksi berjalan atau (current account defisit/CAD) akibat impor elpiji secara perlahan juga dapat diselesaikan.

Saat ini, impor elpiji dari tahun ke tahun terus naik seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Pada 2024 diprediksi impor elpiji bisa mencapai Rp 67,8 triliun.

"Arahan Bapak Presiden sudah sangat jelas, yaitu untuk mengubah energi berbasis impor ke energi berbasis domestik. Salah satunya melalui konversi penggunaan kompor elpiji ke kompor induksi," kata dia.

Langkah konversi ini juga bakal menekan subsidi elpiji dalam APBN yang terus membengkak. Tahun tahun ini pemerintah menganggarkan Rp 61 triliun untuk subsidi elpiji, dan diperkirakan menjadi Rp 71,5 triliun pada 2024.

Menurut Darmawan, anggaran subsidi yang selama ini digunakan untuk membiayai elpiji pun nantinya dapat dialihkan ke program lainnya seperti seperti pendidikan, infrastruktur, dan air bersih.

Darmawan juga menilai, konversi ke kompor induksi ini juga akan menjadi pintu masuk kemandirian energi, dari yang sebelumnya impor menjadi pemanfaatan listrik yang bersumber energi domestik.

"Ini agenda bersama. Kita gotong royong untuk menuju kedaulatan energi di Indonesia. Apalagi sumber energi domestik kita sekarang melimpah dan dapat dimanfaatkan," pungkasnya.

https://money.kompas.com/read/2022/02/15/184011426/lebih-hemat-pakai-kompor-listrik-atau-gas-begini-hitungan-pln

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Earn Smart
Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Spend Smart
Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Whats New
Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Rilis
Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Whats New
Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi 'Food Grade' di Jombang

Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi "Food Grade" di Jombang

Whats New
BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

Whats New
Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Whats New
Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Whats New
Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Whats New
BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Whats New
BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

Whats New
Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Whats New
Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan 'Hadiah' Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan "Hadiah" Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+