Usulan Subsidi untuk Redam Harga Kedelai, Cips: Tidak Akan Efektif

Berdasarkan data yang dilaporkan Kementerian Perdagangan, harga kedelai pada minggu pertama Februari 2022, mencapai 15,77 dollar AS per bushel atau berkisar di Rp 11.240 per kilogram.

Di tengah kenaikan harga kedelai dan keluhan pengrajin, muncul usulan dari berbagai pihak untuk memberikan subsidi untuk meredam kenaikan harga.

Terkait hal itu, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta menilai bahwa pemberian subsidi tidak efektif karena banyaknya kesulitan dalam implementasi.

“Tujuan subsidi disebutkan sebagai intervensi jangka pendek untuk melindungi produsen tahu dan tempe ketika harga pasokan kedelai internasional naik. Namun implementasinya mungkin mengalami kesulitan sehingga bisa jadi tidak akan efektif,” ujar Aditya Alta dalam siaran persnya, Kamis (24/2/2022).

Aditya mengatakn, kesulitan pertama adalah terkait target penerima, ketersediaan data yang akurat, dan mekanisme pemberian.

Dia menuturkan, terdapat banyak pelaku dalam rantai pasok kedelai, mulai dari petani, importir, perajin tahu dan tempe, pedagang, hingga konsumen akhir.

Jika subsidi ditargetkan untuk perajin tahu dan tempe, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap para pelaku industri makanan dan minuman lain yang juga didominasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Karakteristik industri tahu-tempe yang banyak menaungi UMKM juga dapat menyulitkan mekanisme pemberian subsidi.

Selain itu, tidak ada jaminan produsen tahu-tempe penerima subsidi atau pedagang eceran akan menjual dengan harga terjangkau.

“Salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi targeting adalah melalui mekanisme insentif perpajakan untuk UMKM secara umum, seperti yang banyak dilakukan pada awal pandemi lalu. Namun pertanyaannya adalah apakah pemerintah masih mau merelakan berkurangnya penerimaan perpajakan?," beber Aditya.

Aditya juga mengatakan, permasalahan yang dihadapi produsen pada dasarnya berkaitan dengan segmentasi pasar tahu dan tempe yang merupakan pangan terjangkau yang dapat dinikmati konsumen berpenghasilan rendah.

Dampaknya, kenaikan harga bahan baku tidak serta-merta dapat dibebankan ke konsumen akhir. Hal ini berarti alternatif kebijakan lain dapat diarahkan untuk meningkatkan daya beli konsumen berpenghasilan rendah, misalnya melalui Kartu Sembako yang sudah sempat dilakukan pemerintah.

Dalam jangka panjang, produsen yang kebanyakannya adalah UMKM juga dapat berusaha meningkatkan nilai tambah produknya, misalnya dengan mengolahnya menjadi snack tempe dalam kemasan, sehingga dapat dipasarkan di pasar retail modern.

Aditya menambahkan, kenaikan harga kedelai impor kali ini juga memberikan peluang bagi petani untuk menanam kedelai.

“Sudah ada beberapa laporan media tentang petani di Jawa Tengah yang lebih tergerak untuk menanam kedelai karena melihat peluang untuk mendapatkan margin yang layak. Dalam situasi normal, petani cenderung enggan melirik kedelai karena tidak mampu bersaing dengan harga kedelai impor dan harapannya, melalui mekanisme pasar meningkatnya suplai kedelai dari dalam negeri ini akan mampu menekan harga,” katanya.

Namun, Aditya mengingatkan, kedelai lokal hanya menyumbang 10 persen suplai kedelai Indonesia, sehingga harapan untuk melakukan swasembada masih sangat jauh.

Aditya juga menilai, rendahnya produktivitas kedelai dalam negeri merupakan sesuatu yang belum mampu diselesaikan selain keterbatasan lahan dan kecocokan cuaca yang mendukung tumbuh suburnya kedelai.

Di sisi lain, kedelai impor dan kedelai lokal juga tidak sepenuhnya bersifat substitusi. Perbedaan karakteristik di antara keduanya membuat perajin lebih memilih kedelai lokal untuk produksi tahu.