AZWI: Menuju "Zero Waste Cities", Pemerintah Harus Atur Ketat Produksi Plastik dan Galon Sekali Pakai

Laporan itu merupakan hasil dari riset yang dilakukan oleh anggota AZWI antara lain Yayasan Pengelolaan Biosains dan Bioteknologi (YPBB), Gita Pertiwi, PPLH Bali GIDKP, Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), Greenpeace Indonesia, Nexus3 Foundation, Ecoton, dan Walhi.

Ada 3 strategi utama yang menjadi fokus laporan-laporan ini yaitu memperjuangkan zero waste cities, advokasi hulu dan plastik sekali pakai, serta menolak berbagai solusi semu.

Direktur Harian YPBB Fictor Ferdinand mengatakan, dengan beberapa kajian dan buku panduan terkait penerapan zero waste cities yang dipublikasikan, diharapkan dapat mendorong perubahan tata kelola pengelolaan sampah di tingkat kota/kabupaten bagi pemerintah daerah dan LSM lokal.

"Sehingga pengembangan model zero waste cities dapat dilakukan yang secara bertahap. Kami juga menekankan pentingnya tahap-tahap yang perlu dilakukan untuk mengembangkan model pengelolaan sampah terpilah,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (24/2/2022).

Daur ulang sampah plastik masih rendah

Laporan tersebut dinilai sangat penting mengingat pencemaran akibat sampah di Indonesia mulai mendapatkan perhatian global akibat produksi plastik virgin, sampah plastik sekali pakai, maupun sampah sisa makanan yang meningkat secara signifikan setiap tahunnya.

AZWI mencatat, hanya 9 persen sampah plastik yang dapat didaur ulang, lalu 12 persen dibakar dan 79 persen berakhir begitu saja di tempat pembuangan akhir (TPA) dan lingkungan.

Oleh sebab itu, lembaga ini menyoroti bahwa penanganan sampah plastik tidak cukup hanya dibebankan pada pengelolaan hilir saja, melainkan pengurangan produksi dari sisi hulu harus menjadi langkah prioritas.

Konsep guna ulang dan isi ulang untuk kurangi sampah plastik sachet

Menurut Co-coordinator AZWI Nindhita Proboretno, selain publikasi laporan terkait rekomendasi tata kelola sampah, di tahun ini lembaganya juga fokus pada kampanye advokasi kepada produsen. Salah satu jenis sampah yang menjadi perhatian adalah sachet atau plastik multilayer.

Target dari kampanye tersebut yaitu untuk mendorong produsen berkomitmen secara ambisius membatasi, bahkan tidak lagi menggunakan sachet sebagai kemasan produk yang memang tidak ramah lingkungan..

"Selain kemasan sachet tidak bisa didaur ulang secara berkelanjutan dan aman, banyak solusi lain yang bisa dipilih sebagai kemasan produk. Konsep guna ulang dan isi ulang saat ini sudah menjadi tren dunia dan sebaiknya bisa dicontoh oleh para produsen,” jelas Nindhita.

Tak hanya itu, AZWI melalui riset Greenpeace Indonesia, menyoroti adanya ancaman partikel mikroplastik pada galon sekali pakai sebanyak 85 juta-95 juta partikel per liter. Di sisi lain, riset menunjukan bahwa hampir 70 persen responden ingin beralih ke produk reuse dan sistem reuse seperti bulkstore atau refill store.

Artinya, hal itu seharusnya menjadi sinyal penting untuk produsen, bahwa semakin banyak masyarakat sudah teredukasi dan menyadari bahaya dari plastik sekali pakai.

Penegakan regulasi jadi kunci

Lembaga ini menilai, penegakan regulasi menjadi hal penting dalam transformasi kebijakan pengelolaan sampah.

Salah satunya yakni regulasi dalam menekan perusahaan untuk berubah dan beradaptasi di mana sampah adalah tanggung jawab produsen, produksi plastik plastik virgin untuk plastik sekali pakai dilarang, dan reuse atau refill adalah norma baru.

Oleh sebab itu, AZWI menekankan, hasil studi dalam laporan-laporan yang dipublikasikan tersebut dapat digunakan menjadi bahan acuan dan rekomendasi bagi pemerintah, korporasi, masyarakat sipil terkait kebijakan dan pengelolaan sampah di Indonesia.