Harga Elpiji Dunia Meroket Imbas Perang Rusia-Ukraina, Jadi Momentum Terbitnya Aturan Kompor Listrik

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengatakan, pemerintah dapat melakukan evaluasi dan menerbitkan kebijakan menanggapi kondisi melonjaknya harga gas elpiji.

Untuk mengurangi dampak fiskal, kata dia, sebenarnya pemerintah dapat memilih kebijakan konversi kompor listrik.

Dengan begitu beban fiskal akibat impor elpiji dapat ditekan. Untuk melakukan konversi kompor listrik, perlu diperjelas dengan aturan pemerintah. Pasalnya, apabila konversi hanya dilakukan dengan kerelaan maka diprediksi program tersebut sulit diimplementasikan.

"Bahasanya, mengalihkan atau konversi harus dengan paksaan atau melalui peraturan. Kalau sukarela, kapan selesainya?" katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (1/3/2022).

Merujuk konversi minyak tanah ke kompor gas, diperlukan beleid setingkat Peraturan Presiden.

Saat itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefield Petroleum Gas (LPG) Tabung Tiga Kilogram.

Agus menambahkan beleid setingkat Peraturan Presiden mempermudah implementasi dan koordinasi. Mengingat, pelaksana aturan konversi tidak hanya satu sektor.

Kompor listrik

Senada dengan Agus, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, kenaikan harga elpiji menjadi momentum untuk mendorong penggunaan kompor listrik di masyarakat.

"Saya kira peluang terjadinya migrasi di pengguna elpiji nonsubsidi ke kompor listrik dengan adanya penyesuaian harga elpiji sangat memungkinkan. Hal ini juga akan membantu PLN dalam mendorong terjadinya peningkatan konsumsi listrik rumah tangga," katanya.