Awal 2022, LMAN Telah Salurkan Rp 2,31 Triliun untuk Pendanaan Lahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menyalurkan pendanaan lahan ganti rugi sebesar Rp 2,31 triliun selama tahun 2022 ini dan akan terus bertambah hingga akhir tahun.

Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi mengatakan, pendanaan lahan tersebut disalurkan selama Januari hingga Februari 2022 sehingga setiap bulannya LMAN menyalurkan lebih dari Rp 1 triliun.

"Januari-Februari 2022 ini, karena pendanaan lahan butuh fleksibilitas. Di awal tahun ini pun sudah banyak yang kita salurkan, baru dua bulan kita salurkan Rp 2,31 triliun pendanaan," ujarnya dalam acara Infrastruktur untuk Indonesia, Rabu (2/4/2022).

Angka tersebut akan terus bertambah, bahkan menurut trennya setiap menjelang Idul Fitri dan akhir tahun pengajuan pendanaan lahan ganti rugi akan meningkat drastis.

"Biasanya siklusnya menjelang lebaran, akhir tahun, biasanya pengajuan pembayaran bertubi-tubi dan jumlahnya makin besar," kata dia.

Sejak 2017, total dana yang sudah disalurkan untuk ganti rugi lahan oleh LMAN sebesar Rp 91,93 triliun.

Dengan rincian pada 2017 mencapai Rp11,72 triliun, tahun 2018 Rp21,21 triliun, tahun 2019 Rp13,88 triliun, dan tahun 2020 Rp19,95 triliun.

Kemudian pada tahun 2022, LMAN mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendanaan lahan sebesar Rp 28,8 triliun.

Angka tahun ini lebih besar dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 22,86 triliun.

"Tahun kemarin 2021 adalah capaian tertinggi dalam realisasi pendanaan lahan Rp 22,86 triliun. Ini jumlah luar biasa dalam setahun kita salurkan untuk pendanaan lahan," kata dia.

Lahan ganti rugi ini nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, irigasi, jalur kereta api, hingga pelabuhan.

Pembangunan infrastruktur tak terkendala pembebasan lahan

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang biasanya terkendala pembebasan lahan dapat berjalan mulus karena lahan-lahan yang digunakan sudah siap digunakan.

"Jadi yang namanya pembangunan infrastruktur ketersediaan tanah dijamin oleh pemerintah. Ini pasti membutuhkan dana yang besar, karena menghadapi persoalan baik di sisi perencanaan, pelaksanaan, dan eksekusinya," ucapnya.

Kendati demikian, proses pendanaan lahan ini tidak mudah karena perlu menghadapi beberapa proses sedemikian rupa yang mana dalam proses tersebut sangat mungkin terjadi kegagalan.

Selain itu, proses pendanaan lahan juga tidak sesuai dengan siklus APBN yang perlu disusun dan dianggarkan terlebih dulu baru direalisasikan setiap tahunnya.

"Pendanaan lahan kadang-kadang tidak bisa seperti itu. Awal tahun sudah harus dilakukan pembebasan lahan atau bahkan last minute menjelang tutup tahun dilakukan pembebasan, kata dia.