Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

NFT Lagi Heboh, Bagaimana Kewajiban Perpajakannya?

Belakangan heboh berita munculnya miliarder baru karena berhasil menjual mahal karya unik dan tidak biasa di bursa NFT. Saya penasaran bagaimana pendekatan pajak terhadap aset digital NFT, terutama terkait cara pelaporan SPT dan pemajakan atas keuntungan hasil transaksi?

Terima kasih

~Iqbal, Jakarta~ 

Jawaban: 

Salaam, Bapak Iqbal. Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Non Fungible Token (NFT) merupakan aset digital yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan barang yang dapat dibeli dengan mata uang kripto. NFT ini bisa meliputi berbagai macam media, seperti karya seni, musik, video, animasi, bahkan fashion virtual. 

Terlepas dari popularitas dan perkembangan pasarnya yang pesat, NFT dapat dikategorikan sebagai aset berharga atau bernilai tinggi sebagaimana mata uang kripto atau aset digital lain berbasis blockchain. 

Meskipun NFT dan mata uang kripto belum diakui legalitasnya oleh Pemerintah Indonesia, UU Pajak Penghasilan (PPh) menegaskan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, merupakan objek pajak.

Ini tidak mengecualikan keuntungan dari transaksi perdagangan aset digital NFT, yang dalam hal ini dianggap pula sebagai penghasilan kena pajak. 

Cara pelaporan

Kepemilikan NFT sebagai aset digital, wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Caranya, dengan mencantumkan jenis aset NFT dan nilai perolehannya pada kolom harta dengan kode asset 039. Untuk menentukan nilai NFT, Anda bisa menggunakan nilai pasar per tanggal 31 Desember tahun pajak yang bersangkutan. 

Apabila ada keuntungan atau penghasilan tambahan dari transaksi jual-beli NFT, Anda juga perlu mengungkapkannya di kolom penghasilan lain-lain dalam SPT.

Jika setelah diakumulasikan dengan penghasilan lain terdapat kurang bayar PPh, Anda sebagai Wajib Pajak harus melunasi itu dan bukti setor pajaknya dilampirkan dalam SPT agar pelaporan tersebut dapat diterima. 

Untuk besaran tarif pajak yang dikenakan, hingga Tahun Pajak 2021 digunakan lapisan dan tarif yang merujuk pada UU PPh. Adapun mulai Tahun Pajak 2022, rujukannya adalah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

Pelaporan harta ini menjadi penting karena aset yang dimiliki wajib pajak adalah representasi dari penghasilan wajib pajak. Jangan sampai aset digital yang tidak dilaporkan menjadi temuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Temuan DJP memberikan konsekuensi dan sanksi administrasi yang harus ditanggung pemilik aset. 

Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat. 

https://money.kompas.com/read/2022/03/04/073300526/nft-lagi-heboh-bagaimana-kewajiban-perpajakannya

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tuduhan Hindenburg Research Ini Bikin Duit Ratusan Triliun Gautam Adani Menguap

Tuduhan Hindenburg Research Ini Bikin Duit Ratusan Triliun Gautam Adani Menguap

Whats New
Perlindungan Data Pribadi Perlu Diperkuat

Perlindungan Data Pribadi Perlu Diperkuat

Rilis
Beli Solar Tanpa QR Code MyPertamina Dibatasi Hanya 20 Liter Per Hari

Beli Solar Tanpa QR Code MyPertamina Dibatasi Hanya 20 Liter Per Hari

Whats New
Periset BRIN: Memilih Kalteng untuk Food Estate adalah Pilihan Tepat

Periset BRIN: Memilih Kalteng untuk Food Estate adalah Pilihan Tepat

Rilis
Abon, Bawang Goreng, hingga Rendang, Jadi Produk yang Paling Cocok Diekspor

Abon, Bawang Goreng, hingga Rendang, Jadi Produk yang Paling Cocok Diekspor

Smartpreneur
OJK Berencana Terbitkan Mini 'Omnibus Law' untuk Gabungkan Aturan Turunan UU PPSK

OJK Berencana Terbitkan Mini "Omnibus Law" untuk Gabungkan Aturan Turunan UU PPSK

Whats New
Ekonomi 2022 Tumbuh 5,31 Persen, BPS Sebut Pendapatan Masyarakat Membaik

Ekonomi 2022 Tumbuh 5,31 Persen, BPS Sebut Pendapatan Masyarakat Membaik

Whats New
Meski Resesi Global, Kepala Otorita IKN 'Pede' Ada Konglomerat Cari Tempat Parkir Uangnya

Meski Resesi Global, Kepala Otorita IKN "Pede" Ada Konglomerat Cari Tempat Parkir Uangnya

Whats New
Soal IPO Pertamina Hulu Energi, OJK: Ada Sedikit Penundaan

Soal IPO Pertamina Hulu Energi, OJK: Ada Sedikit Penundaan

Whats New
Infrastruktur JIS Dikeluhkan Usai Konser Dewa 19, Sandiaga Minta Pengelolaannya Terintegrasi

Infrastruktur JIS Dikeluhkan Usai Konser Dewa 19, Sandiaga Minta Pengelolaannya Terintegrasi

Whats New
Penerapan 'Carbon Capture', Upaya Mencapai Target Produksi Migas Sekaligus NZE

Penerapan "Carbon Capture", Upaya Mencapai Target Produksi Migas Sekaligus NZE

Whats New
Kredit Restrukturisasi Covid-19 Perbankan Turun Jadi Rp 469 Triliun di 2022

Kredit Restrukturisasi Covid-19 Perbankan Turun Jadi Rp 469 Triliun di 2022

Whats New
Memasuki Tahun Politik, OJK Yakin Pemulihan Ekonomi akan Berlanjut

Memasuki Tahun Politik, OJK Yakin Pemulihan Ekonomi akan Berlanjut

Whats New
Curhat Kepala Otorita IKN ke Komisi XI DPR: Kami Anggaran Sudah Punya tapi DIPA Belum

Curhat Kepala Otorita IKN ke Komisi XI DPR: Kami Anggaran Sudah Punya tapi DIPA Belum

Whats New
Alfamidi Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Alfamidi Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+