Profil Darwin Cyril Noerhadi, Calon Bos OJK Periode 2022-2027

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Dewan Komisioner OJK, yang juga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan tiga nama calon Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK yang lolos seleksi tahap keempat kepada Presiden Joko Widodo pada Senin, (7/3/2022).

"Nama-namanya adalah adalah, untuk calon Ketua DK OJK dan merangkap anggota, yakni Mahendra Siregar, Darwin Cyril Noerhadi, dan Iskandar Simorangkir," kata Sri Mulyani.

Darwin Cyril Noerhadi mengawali karirnya sebagai Konsultan & Peneliti di Harvard Institute for International Development (HIID) – Departemen Keuangan.

Sekarang, Darwin merupakan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Tercatat, ia merupakan Chairman di Creador Indonesia, sebuah perusahaan ekuitas yang berfokus kepada investasi jangka panjang.

Ia juga merupakan komisaris utama PT Mandiri Sekuritas, dan komisaris PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Tak sampai di situ, Darwin juga pernah menjabat sebagai komisaris di Rumah Sakit Hermina.

Ia juga diketahui menjabat beberapa posisi penting lainnya. Ia pernah menjabat sebagai Managing Director/CFO PT Medco Energi Internasional Tbk.

Ia juga pernah jadi Direktur Utama PT Bursa Efek Jakarta, Direktur Utama PT KDEI, dan Executive Director PT Danareksa.

Lulusan ITB dan UI

Darwin meraih gelar Sarjana teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia kemudian menempuh pendidikan di bidang keuangan dan ekonomi di University of Houston untuk merain gelar MBA. Pendidikan doktoral di bidang Strategic Management di selesaikan di Universitas Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan, ketiga nama ini termasuk dalam 21 calon yang lolos empat tahap seleksi. Berkas nama-nama calon anggota Dewan Komisioner OJK telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo ke Istana Bogor.

"Sesuai Pasal 12 Undang-undang OJK, Presiden akan memilih dan menyampaikan 14 calon anggota Dewan Komisioner OJK kepada DPR. Masing-masing dua calon untuk setiap jabatan yang kemudian akan dilakukan proses pemilihan oleh DPR,” jelas Sri Mulyani.